TANJUNG SELOR – Keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara (Kaltara) membutuhkan perencanaan yang matang serta dukungan pendanaan yang tepat. Optimalisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) menjadi salah satu instrumen yang perlu diperhatikan pemerintah daerah.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Rismanto, menilai kebijakan pendanaan dan sinkronisasi program pembangunan harus berjalan beriringan agar kebutuhan infrastruktur di daerah dapat ditangani sesuai skala prioritas.
Hal tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan Rapat Koordinasi Bapperida se-Kaltara yang berlangsung pada 3–5 November 2026 di Desa Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan.
Dalam rakor tersebut, perwakilan Kemendagri memaparkan pentingnya integrasi perencanaan pembangunan secara berjenjang dan optimalisasi TKD tahun 2027. Proyeksi TKD secara nasional yang disampaikan dalam forum tersebut mencapai Rp735 triliun.
Pembahasan juga menyinggung pemanfaatan sejumlah instrumen pendanaan, seperti DBH Kehutanan, DBH Sawit Berkelanjutan, dan DBH Perikanan untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau dan biru.
Rismanto memandang koordinasi antara Bapperida provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat, terutama dalam menyelaraskan program pembangunan yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltara, ia menaruh perhatian pada pentingnya perencanaan yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Menurutnya, program yang disusun harus mempertimbangkan kondisi geografis Kaltara agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pedalaman dan perbatasan.
“Saya berharap pembahasan mengenai kebijakan pendanaan dalam rakor tersebut dapat menjadi dasar bagi penyusunan program pembangunan yang lebih terukur dan sesuai kebutuhan daerah”, pungkasnya, Ahad (22/11/2026).








Discussion about this post