Senin, April 13, 2026
Kaltara Grande News
Advertisement
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
Kaltara Grande News
No Result
View All Result
Home Kalimantan Utara

Disnakertrans Kaltara Ungkap Keterbatasan Pengawas, Satgas Wasnaker Diusulkan Jadi Solusi

by Grande Media
13/04/2026
in Kalimantan Utara, Tarakan
0
Disnakertrans Kaltara Ungkap Keterbatasan Pengawas, Satgas Wasnaker Diusulkan Jadi Solusi

Rapat pembahasan usulan Satgas pengawasan ketenagakerjaan di Kaltara soroti keterbatasan jumlah pengawas.

Share on FacebookShare on Twitter

TARAKAN – Keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara menjadi sorotan dalam rapat pembahasan usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan ketenagakerjaan, Senin (13/04/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Penghubung Provinsi Kaltara, Kelurahan Karang Harapan, Tarakan Barat ini dihadiri Komisi IV DPRD Kaltara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, serta DPD FSP Kahutindo Kaltara.

Plt. Kepala Disnakertrans Kaltara, H. Asnawi, S.Sos., M.Si menyampaikan bahwa usulan pembentukan Satgas muncul dari aspirasi serikat pekerja yang kemudian ditindaklanjuti melalui forum resmi bersama DPRD.

Menurutnya, secara regulasi pembentukan Satgas dimungkinkan. Hal itu diperkuat dari hasil konsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyatakan pembentukan Satgas diperbolehkan sepanjang untuk kepentingan publik.

“Contoh yang sudah berjalan ada di Kalimantan Timur, dibentuk melalui SK Gubernur dan melibatkan seluruh unsur terkait,” jelasnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa jika Satgas dibentuk di Kaltara, maka harus bersifat inklusif dengan melibatkan seluruh serikat pekerja, pengawas ketenagakerjaan, mediator, hingga instansi terkait lainnya.

Dalam pemaparannya, Asnawi juga mengungkapkan kondisi riil pengawasan ketenagakerjaan di Kaltara yang masih jauh dari ideal. Dari kebutuhan 34 orang pengawas, saat ini hanya tersedia delapan orang.

“Secara ideal satu pengawas menangani lima perusahaan per bulan, tetapi tanpa dukungan anggaran operasional, tentu ini sulit dijalankan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, fungsi pengawasan selama ini lebih mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif, serta penyelesaian melalui mekanisme bipartit antara pekerja dan perusahaan.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Disnakertrans menyatakan siap mendukung pembentukan Satgas sebagai upaya memperkuat pengawasan, dengan catatan harus memiliki konsep matang dan dukungan anggaran.

“Prinsipnya kami setuju, namun harus dibahas lebih lanjut bersama seluruh stakeholder agar pelaksanaannya tidak hanya simbolis, tetapi benar-benar efektif,” tegasnya.

Tags: Disnakertrans Kaltaradprd kaltaraFSP KahutindoPengawasan Tenaga KerjaSatgas Wasnakertarakan
Previous Post

Dari Keluhan Pekerja ke DPRD, FSP Kahutindo Dorong Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan

Next Post

Supa’ad Soroti Anggaran Minim, Satgas Ketenagakerjaan Perlu Dikaji Serius

Berita Lainnya

Kriminalitas Meningkat, DPRD Kaltara Minta Aparat Perkuat Pengawasan dan Patroli
DPRD Kaltara

Kriminalitas Meningkat, DPRD Kaltara Minta Aparat Perkuat Pengawasan dan Patroli

13/04/2026
DPRD Kaltara Dorong Penguatan Pengawasan, Satgas Ketenagakerjaan Segera Dibahas Lanjutan
DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Dorong Penguatan Pengawasan, Satgas Ketenagakerjaan Segera Dibahas Lanjutan

13/04/2026
Supa’ad Soroti Anggaran Minim, Satgas Ketenagakerjaan Perlu Dikaji Serius
DPRD Kaltara

Supa’ad Soroti Anggaran Minim, Satgas Ketenagakerjaan Perlu Dikaji Serius

13/04/2026
Dari Keluhan Pekerja ke DPRD, FSP Kahutindo Dorong Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan
Kalimantan Utara

Dari Keluhan Pekerja ke DPRD, FSP Kahutindo Dorong Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan

13/04/2026
DPRD Kaltara Dorong Pemerataan Tunjangan Guru hingga Akses Pendidikan dalam Audiensi dengan DPD RI
DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Dorong Pemerataan Tunjangan Guru hingga Akses Pendidikan dalam Audiensi dengan DPD RI

12/04/2026
LKBB HBI ke-76 Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan Pikat Antusias Pelajar dan Masyarakat
Kalimantan Utara

LKBB HBI ke-76 Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan Pikat Antusias Pelajar dan Masyarakat

12/04/2026
Next Post
Supa’ad Soroti Anggaran Minim, Satgas Ketenagakerjaan Perlu Dikaji Serius

Supa’ad Soroti Anggaran Minim, Satgas Ketenagakerjaan Perlu Dikaji Serius

DPRD Kaltara Dorong Penguatan Pengawasan, Satgas Ketenagakerjaan Segera Dibahas Lanjutan

DPRD Kaltara Dorong Penguatan Pengawasan, Satgas Ketenagakerjaan Segera Dibahas Lanjutan

Kriminalitas Meningkat, DPRD Kaltara Minta Aparat Perkuat Pengawasan dan Patroli

Kriminalitas Meningkat, DPRD Kaltara Minta Aparat Perkuat Pengawasan dan Patroli

Discussion about this post

Kaltara Grande News

Tentang Kami

  • Home
  • Iklan & Advetorial
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi & Manajemen
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Follow Us

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.