TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, meminta agar rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 tidak hanya menjadi dokumen administrasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Achmad Djufrie saat memimpin Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Tanjung Selor, Senin (11/5/2026). Rapat turut didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir dan Wakil Ketua DPRD Muddain.
Paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Utara, unsur Forkopimda, OPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, akademisi, tokoh masyarakat, hingga berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD Kaltara menyampaikan 21 rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025.
Menurut Achmad Djufrie, rekomendasi tersebut merupakan hasil pengawasan DPRD sekaligus masukan dari masyarakat yang ditemui langsung di lapangan.
“Rekomendasi ini bukan hanya untuk dibaca atau disimpan, tetapi harus menjadi bahan perbaikan nyata bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pengawasan pembangunan fisik, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Salah satu yang menjadi sorotan DPRD adalah pembangunan sekolah yang dinilai belum selesai hingga saat ini.
“Ada pembangunan sekolah yang belum selesai-selesai, dari tahun kemarin sampai tahun ini masih belum. Ini tentu harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan pendidikan masyarakat,” katanya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pembangunan di wilayah perbatasan yang dinilai masih membutuhkan dukungan lebih besar, terutama terkait akses jalan dan pemerataan pembangunan.
Achmad Djufrie berharap pemerintah provinsi dapat lebih serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan DPRD.
“Karena rekomendasi ini berasal dari aspirasi masyarakat dan kami melihat langsung kondisi di lapangan ternyata memang perlu perhatian,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kaltara, Dino Andrian, menyampaikan bahwa DPRD juga mendorong percepatan pembangunan jalan di wilayah Apo Kayan, Bahau Hulu, dan Long Pujungan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat.
Selain pembangunan infrastruktur jalan, DPRD meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, pemerataan sarana pendidikan, penguatan sektor pertanian, hingga pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD Kaltara berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara.(*)
Discussion about this post