NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, H. Firman H. Latif, mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung di kediaman Bapak Tara, Jalan Bhayangkara RT 11, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Rabu (4/11/2026) pukul 20.15 WITA. Kegiatan dibuka langsung oleh H. Firman H. Latif dan dihadiri Camat Sebatik Timur, Zainal Abidinsyah, S.E., M.M., serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Camat Sebatik Timur mengapresiasi inisiatif anggota DPRD yang telah mendorong sosialisasi perda tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan.
Ia menjelaskan, dokumen kependudukan bukan sekadar identitas formal, melainkan menjadi dasar perlindungan hak masyarakat sebagai warga negara sekaligus persyaratan untuk mengakses berbagai pelayanan publik.
Mulai dari pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan hingga pelayanan pemerintahan lainnya, seluruhnya membutuhkan dokumen kependudukan yang valid.
Karena itu, masyarakat diimbau memastikan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen pencatatan sipil lainnya sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Setiap perubahan data maupun peristiwa kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan alamat dan perpindahan penduduk, juga harus segera dilaporkan agar data kependudukan tetap akurat dan mutakhir.
Camat turut menegaskan bahwa seluruh pengurusan dokumen administrasi kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis. Masyarakat diminta memanfaatkan saluran pelayanan resmi dan menghindari praktik percaloan.
Sementara itu, materi sosialisasi disampaikan Muhammad Alatas, S.I.P., M.M., selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Sebatik Timur.
Dalam pemaparannya, ia menguraikan sejumlah substansi Perda Nomor 5 Tahun 2024, di antaranya hak dan kewajiban masyarakat, jenis-jenis dokumen kependudukan, serta kewajiban melaporkan setiap perubahan data dan peristiwa kependudukan.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam membantu pendataan penduduk sekaligus mendorong masyarakat agar lebih aktif dan tertib dalam mengurus dokumen kependudukan.
Camat Sebatik Timur berharap sosialisasi tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi, tetapi juga diikuti tindakan nyata melalui sinergi pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat.
“Dokumen kependudukan bukan sekadar selembar kertas, tetapi merupakan identitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak setiap warga negara. Mari kita jadikan tertib administrasi kependudukan sebagai tanggung jawab bersama,” pesannya.
Melalui kegiatan yang diinisiasi H. Firman H. Latif tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami hak dan kewajibannya dalam administrasi kependudukan, sehingga tercipta kesadaran bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang tertib, mudah dan berkualitas di Kabupaten Nunukan. (*)











Discussion about this post