NUNUKAN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat serta besarnya belanja operasional dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum tersebut disampaikan Hendrawan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Nunukan, Rabu (18/11/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem mencatat pendapatan daerah masih didominasi dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,276 triliun atau lebih dari 91 persen dari total pendapatan. Sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp110,26 miliar.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah serius untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah perlu lebih serius menggali potensi pendapatan sendiri melalui optimalisasi pajak, retribusi, digitalisasi pemungutan, dan penertiban wajib pajak,” demikian pandangan Fraksi NasDem yang dibacakan Hendrawan.
Selain pendapatan, Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap struktur belanja daerah yang masih didominasi belanja operasional sebesar Rp1,109 triliun, termasuk belanja pegawai yang mencapai Rp674,31 miliar.
Fraksi meminta pemerintah melakukan penataan kepegawaian berbasis kinerja serta mengefisienkan belanja rutin dan kegiatan seremonial agar alokasi anggaran lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
“Belanja daerah harus lebih produktif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Efisiensi belanja rutin dan kegiatan yang kurang mendesak perlu dilakukan agar ruang anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik semakin besar,” menjadi penekanan Fraksi NasDem.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah proyeksi kebutuhan belanja mencapai Rp1,607 triliun dan potensi kesenjangan pendanaan sekitar Rp200 miliar.
NasDem meminta pemerintah menjelaskan secara transparan penyebab kesenjangan tersebut. Fraksi juga mengingatkan agar rasionalisasi anggaran tidak dilakukan secara serampangan hingga mengorbankan program-program yang berpihak kepada masyarakat.
Terkait kemungkinan pinjaman daerah, Fraksi NasDem meminta pemerintah terlebih dahulu melakukan audit kemampuan keuangan dan analisis risiko utang sebelum mengambil keputusan.
Pada sektor pembangunan, Fraksi NasDem mendesak agar belanja modal diarahkan untuk pemerataan infrastruktur, terutama akses jalan antarkecamatan, wilayah perbatasan, dataran tinggi Krayan, Lumbis, Sebuku, kawasan pesisir, hingga pembukaan akses jalan di wilayah Binusan.
Peningkatan pelayanan dasar juga menjadi perhatian, mulai dari pemerataan kompetensi guru, program sister school, pembangunan SMP Negeri Lumbis Pansiangan, pemerataan tenaga medis di setiap puskesmas, hingga pengadaan ambulans di setiap kecamatan.
Fraksi NasDem turut mendorong percepatan pembangunan wilayah melalui realisasi pemekaran kecamatan untuk mendekatkan pelayanan publik serta peningkatan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK).
Dalam pengelolaan anggaran, setiap pergeseran anggaran diminta melibatkan DPRD sesuai fungsi pengawasan legislatif.
“Setiap kebijakan anggaran harus dilakukan secara transparan dan melibatkan fungsi pengawasan DPRD. Kami ingin memastikan anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian penegasan Fraksi NasDem.
Pada prinsipnya, Fraksi NasDem menerima RAPBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama TAPD dan DPRD, dengan sejumlah catatan kritis terkait pembenahan fiskal, efisiensi belanja birokrasi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)











Discussion about this post