NUNUKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Nunukan meminta pemerintah daerah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan Hasbi saat membacakan pandangan umum Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Nunukan, Rabu (18/11/2026).
Fraksi PKS menilai APBD 2027 harus disusun secara realistis, efektif, dan benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mengurangi kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kondisi infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian. Fraksi PKS meminta pemerintah mempercepat perbaikan jalan dan penyelesaian pembangunan jembatan di Kecamatan Sembakung.
Selain itu, penanganan banjir melalui normalisasi sungai dan perbaikan drainase di Desa Binalawan dan Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, juga perlu menjadi perhatian dalam penganggaran tahun mendatang.
“Pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Perbaikan jalan, penyelesaian jembatan di Sembakung, serta penanganan banjir di Binalawan dan Setabu perlu mendapat perhatian serius agar aktivitas dan keselamatan masyarakat lebih terjamin,” demikian substansi pandangan Fraksi PKS yang dibacakan Hasbi.
Di bidang pelayanan kesehatan, Fraksi PKS menyoroti pemenuhan fasilitas dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pratama Sebatik. Peningkatan sarana pendidikan serta pengadaan bus sekolah di wilayah Nunukan dan Sembakung juga menjadi bagian dari usulan yang disampaikan.
Fraksi PKS turut mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha kecil sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dari sisi kemampuan keuangan daerah, Fraksi PKS mencermati perubahan proyeksi pendapatan daerah menjadi sekitar Rp1,407 triliun serta potensi kesenjangan pembiayaan sekitar Rp200 miliar.
Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi melalui perencanaan anggaran yang sesuai kemampuan fiskal daerah. Pemerintah juga diminta aktif memperjuangkan dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Setiap program harus disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam menjajaki kemungkinan pinjaman daerah, agar tidak menimbulkan beban keuangan yang berisiko bagi daerah di kemudian hari,” demikian penekanan Fraksi PKS.
Selain itu, evaluasi terhadap belanja operasional yang kurang mendesak perlu dilakukan agar anggaran dapat lebih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Fraksi PKS menegaskan bahwa APBD 2027 harus mengutamakan pemerataan pembangunan, peningkatan PAD, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
“Setiap alokasi anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran. Pengelolaannya juga harus transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” menjadi penegasan dalam pandangan umum Fraksi PKS. (*)











Discussion about this post