TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen pada 2027. Target tersebut menjadi salah satu arah pembangunan yang akan didukung melalui kebijakan anggaran daerah setelah Pemprov dan DPRD Kaltara menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan itu ditandatangani Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., bersama pimpinan DPRD Kaltara dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Senin (9/11).
Wagub Ingkong Ala mengatakan, KUA dan PPAS memiliki peran strategis sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Menurutnya, kebijakan anggaran tidak hanya harus mampu membiayai program pembangunan, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk menjawab berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang dimiliki Kalimantan Utara.
“KUA dan PPAS menjadi penghubung antara perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan APBD. Karena itu, kebijakan anggaran harus mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan yang dimiliki Kaltara,” ujar Ingkong.
Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, Pemprov Kaltara akan memfokuskan kebijakan pembangunan pada peningkatan investasi, penguatan sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, hilirisasi sumber daya lokal, serta penciptaan lapangan kerja.
Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia juga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal itu terlihat dari alokasi belanja pendidikan dalam KUA dan PPAS 2027 yang telah melampaui ketentuan batas minimal belanja wajib atau mandatory spending.
Pada rapat paripurna tersebut, Pemprov dan DPRD Kaltara juga menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Ketiga Ranperda tersebut meliputi perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kaltara, Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, serta Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Ingkong menjelaskan, Ranperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan sektor perkebunan dapat memberikan manfaat ekonomi secara lebih luas tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat.
Ia menegaskan, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan harus ikut merasakan dampak positif dari investasi yang masuk ke daerah.
“Perusahaan perkebunan harus menghormati hak masyarakat atas tanah dan turut memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Masyarakat di sekitar perkebunan tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus ikut merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong hilirisasi hasil perkebunan agar komoditas yang dihasilkan dapat memberikan nilai tambah dan membuka lapangan kerja di Kalimantan Utara.
Wagub berharap kesepakatan antara Pemprov dan DPRD tidak berhenti pada proses penyusunan regulasi dan anggaran, tetapi dapat diwujudkan melalui program pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus dijaga agar seluruh kebijakan yang telah disepakati dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post