NUNUKAN – Nota pengantar Bupati Nunukan tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2022, mendapatkan catatan dari Empat Fraksi DPRD Nunukan, pada Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, Senin (10/07/2023).
Empat Fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Hanura, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, dan Fraksi Demokrat.
Menurut Ketua Fraksi Partai Hanura, Nikmah, dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 yang mencapai Rp106,15 miliar atau 81,11 persen, menggambarkan ekonomi di Kabupaten Nunukan yang membaik, atau bisa jadi proyeksi target yang kurang cermat.
“Target PAD dapat ditingkatkan seiring dengan membaiknya perekonomian, namun juga perlu hal yang inovatif dan kreatif dalam intensifikasi dan ekstensifikasi potensi dan tata kelola sumber PAD, karena Kemandirian keuangan daerah masih perlu ditingkatkan,” tutut Nikmah.
Nikmah juga meminta pemerintah daerah (pemda) agar meningkatkan layanan umum masyarakat atau pasien di RSUD Nunukan.
Fasilitas Rungan masih perlu ada renovasi maupun penambahan, seperti ruang loket RSUD, yang sudah tak layak menampung antrean pasien.
“Sehingga pasien yang datang ke loket bisa dipisahkan sesuai jenis penyakitnya,” ujarnya.
Selain itu kata Nikmah, dari Fraksi Partai Hanura, juga menanyakan tidak optimalnya pemda dalam merealisasikan belanja modal, yang hanya mencapai Rp163,5 miliar atau 88.89 persen.
“Angka realisasi tidak maksimal, kami minta penjelasannya,”ucap Nikmah.
Dari Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, yang di sampaikan oleh Hendrawan, mempertanyakan realisasi PAD Kabupaten Nunukan 2022 mengalami penurunan, dari yang ditargetkan sebelumnya.
Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk rasional dalam proses perencanaan, utamanya menggali potensi pendapatan daerah dari sektor asli daerah.
“Pemerintah daerah harus menggali dan memanfaatkan semua yang dapat meningkatkan PAD,”imbuhnya.
Selanjutnya, dari Ketua Fraksi GKP, Siti Raudah Arsyad, berpesan kepada pemda agar dapat mempertahankan opini WTP yang telah diraih selama 7 kali berturut-turut.
Sebab, kata Siti, opini WTP tersebut merupakan gambaran kinerja dari setiap instansi pemerintah daerah yang mengelola keuangan daerah.
“itu menunjukkan bawa OPD di lingkungan Pemkab Nunukan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik” ucap Siti Raudah Arsyad.
Namun, adanya penurunan realisasi PAD tahun 2022 dari tahun 2021 sebesar 154 persen mengalami penurunan Hanya terealisasi sebesar 81,11 persen dari target Rp130,699 miliar.
“Kami minta Bupati Nunukan komitmen untuk meningkatkan PAD,”ujarnya.
Dan dari Fraksi Demokrat, yang disampaikan oleh Robinson Totong, masih banyak sektor potensial yang belum disentuh secara maksimal oleh pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan PAD.
Seperti retribusi parkir, retribusi warung atau rumah makan, pajak atau izin bangunan dalam pengertian luas, perkebunan, dan lain sebagainya.
“Masih perlu ada sentuhan khusus disektor lain seperti UMKM, Pendidikan dan kesehatan,”pungkasnya.(DV*)
Discussion about this post