NUNUKAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kabupaten Nunukan pada Senin (25/8/2025) berlangsung panas dan penuh emosi, rapat yang dimulai sejak pukul 10.00 WITA itu belum membuahkan keputusan hingga pukul 14.30 WITA, membuat sejumlah anggota dewan merasa jenuh dan kecewa.
RDP ini digelar sebagai tindak lanjut dari surat Persatuan Penambang Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, yang meminta kejelasan status Pelabuhan Aji Putri serta peningkatan keselamatan pelayaran di wilayah perairan tersebut.
Salah satu anggota DPRD dari PDI Perjuangan, Saddam Husein, memprotes pimpinan rapat karena dianggap tidak tegas dalam mengarahkan jalannya diskusi.
“Dari pagi kita rapat, tapi pembahasannya berputar-putar, tidak ada keputusan,” ujar Saddam dalam rapat.
Situasi makin tegang saat Hendrawan dari Partai Nasdem membanting mikrofon karena merasa jengkel.
“Bicara betul-betul kalau memang mau urus daerah ini, Kami dari kebudaya marah, Ini harus diurus serius!” serunya.
Puncak ketegangan terjadi saat Donal, S.Pd, anggota DPRD dari PKB, membalik meja sambil berteriak “Kami bukan siapa-siapa di sini! Kalau mau melawan, lawan sekarang!”
Ketua Komisi I DPRD, Dr. Andi Mulyono, berusaha menenangkan suasana. “Harap tenang… harap tenang,” ujarnya di tengah kekisruhan.
Beberapa anggota dewan dan staf sekretariat turut menenangkan Donal yang terlihat emosional, saat berjalan keluar dari ruang rapat, Donal masih menyuarakan kekecewaannya.
“Tunggu sampai ada 100 orang meninggal dulu baru selesai urusannya? Anak orang meninggal karena kelalaian kita. Tidak kasihan kalian?” kata Donal dengan suara tinggi.
Akibat insiden itu, meja terguling, kopi tumpah, asbak pecah, serta ponsel dan jam tangan Donal terjatuh ke lantai.
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama sejumlah pihak seperti KSOP, Dishub, Pelindo, Jasa Raharja, serta unsur TNI dan Polri membahas keselamatan pelayaran di jalur Sebatik – Bambangan – Aji Putri yang selama ini menjadi sorotan karena sering terjadi kecelakaan laut.
Pimpinan rapat menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang hadir, dan menyatakan bahwa keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian bersama.
“Pelabuhan Aji Putri sudah disepakati menjadi pelabuhan resmi. Legalitasnya sedang diproses oleh Dinas Perhubungan, kami beri waktu satu bulan untuk menyelesaikan administrasinya,” ujar Ketua Komisi I, Dr. Andi Mulyono.
Selain itu, DPRD meminta agar pengawasan terhadap kapal-kapal kecil dan speedboat ditingkatkan.
“Kami minta ada rambu-rambu jelas di jalur laut, pengawasan dari Dishub, KSOP, bahkan aparat TNI/Polri, semua speed harus dilengkapi pelampung dan memenuhi standar keselamatan,” tambahnya.
Dalam rapat itu, Emanuel warga Bambangan yang merupakan ayah dari korban kecelakaan laut turut menyampaikan kesedihannya, ia berharap pemerintah bisa memberikan santunan dan perhatian terhadap keluarganya.
“Anak saya sudah bertahun-tahun bawa penumpang, tapi saat meninggal, kami tidak dapat santunan, saya sudah ke Jasa Raharja, tapi tidak ada kejelasan. Tolong carikan solusinya,” ucap Emanuel dengan mata berkaca-kaca.
Menanggapi hal ini, DPRD mendorong agar Dishub membantu menyalurkan santunan dan membuka donasi bagi masyarakat yang ingin membantu keluarga korban. Bantuan dapat disalurkan melalui nomor rekening BRI 030601068704503.
Ketua Komisi I menegaskan bahwa dinamika dan ketegangan dalam rapat merupakan hal biasa dalam forum dewan.
“Jangan anggap ini keributan, ini bentuk kepedulian dan tanggung jawab kita, semua punya hak bicara, tidak peduli dari partai mana atau siapa dia,” jelas Andi Mulyono.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan legalitas pelabuhan serta meningkatkan keselamatan pelayaran agar tidak ada lagi korban jiwa di kemudian hari.
Discussion about this post