NUNUKAN – Nota pengantar Bupati Nunukan tetang Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2022, mendapatkan catatan dari empat fraksi DPRD Nunukan.
Ke empat fraksi itu yakni Fraksi Partai Hanura, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, dan Fraksi Demokrat.
Dari Ketua Fraksi Partai Hanura, Nikmah mengatakan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun 2022 mencapai Rp106,15 miliar atau 81,11 persen.
“PAD yang melampaui target menggambarkan ekonomi yang membaik atau bisa jadi proyeksi target yang kurang cermat”, kataNikmah.
“PAD harus terus naik seiring dengan membaiknya perekonomian. Tardet ini juga harus diiringi upaya maksimal yang inovatif dan kreatif dalam intensifikasi dan ekstensifikasi potensi dan tata kelola sumber PAD. Kemandirian keuangan daerah masih perlu ditingkatkan,” ungkap Nikmah kepada media, Selasa (11/07/2023).
Namun Fraksi Partai Hanura juga menyayangkan pemerintah daerah belum optimalkan realisasi belanja modal sebesar Rp163,5 miliar atau 88.89 persen.
“Karenanya Kami minta penjelasan kenapa angka realisasinya belum maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, dari Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, melalui juru bicaranya Hendrawan mempertanyakan realisasi pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan dari yang telah ditargetkan sebelumnya.
Hendrawan menerangkan, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional meminta kepada pemerintah daerah untuk rasional dalam proses perencanaan, utamanya menggali potensi pendapatan daerah dari sektor asli daerah.
“Pelaksanaan proses perencanaan belanja daerah baik itu belanja barang dan jasa maupun belanja modal, agar tetap memperhatikan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI. Sehingga dapat meminimalisir beberapa kekurangan,” harap Hendrawan.
Pada kesempatan ini, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional menyarankan dalam melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi ekonomi yang perlu dikembangkan.
“Pemerintah daerah harus lebih giat dalam menggali dan memanfaatkan semua yang dapat meningkatkan PAD,” ungkap Hendrawan.
Ketua Fraksi GKP, Siti Raudah Arsyad menyampaikan harapannya kepada pemerintah daerah untuk konsisten mempertahankan opini WTP yang telah diraih selama 7 kali berturut-turut.
Menurutnya, opini WTP merupakan gambaran kinerja dari setiap instansi pemerintah daerah yang mengelola keuangan daerah. Sehingga raihan opini WTP menggambarkan ketaatan OPD dalam menjalankan kinerjanya.
“Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus konsisten dengan raihan itu,” ujarnya,
Namun ujar Siti Raudah Arsyad, Fraksi GKP juga menyayangkan adanya penurunan realisasi PAD tahun 2021 sebesar 154 persen dari target anggaran, namun pada 2022 mengalami penurunan. Hanya terealisasi sebesar 81,11 persen dari target Rp130,699 miliar.
” Karena terlihat realisasi PAD Kabupaten Nunukan cenderung fluktuatif. Kami minta komitmen Bupati Nunukan untuk meningkatkan PAD. Bisa melalui usulan program, kajian maupun rancangan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti menjadi suatu kebijakan konkret yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” tambahnya.
Dari Fraksi Demokrat, melalui Robinson Totong menyampaikan bahwa masih banyak sektor potensial yang belum disentuh secara maksimal oleh pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan PAD.
Belum maksimalnya peningkatan PAD Mulai dari retribusi parkir, retribusi warung atau rumah makan, pajak atau izin bangunan dalam pengertian luas, perkebunan, dan lain sebagainya.
“Ada beberapa sektor yang perlu dan harus mendapatkan perhatian dan penekanan atau sentuhan khusus agar maksimal, antara lain sektor UMKM, pendidikan, kesehatan,” harap Robinson Totong.(DV*)
Discussion about this post