KRAYAN – Di tengah keterbatasan akses dan tantangan geografis wilayah perbatasan, Aula Kantor Camat Krayan Timur di Long Umung, Selasa (10/2/2026), menjadi ruang bertemunya harapan masyarakat dan komitmen wakil rakyat.
Empat unsur pimpinan komisi DPRD Kabupaten Nunukan hadir langsung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Krayan Timur Tahun 2026.
Mereka adalah Ketua Komisi I Dr. Andi Muliyono, S.H., M.H., Ketua Komisi II Andi Fajrul, S.H., Ketua Komisi III Ryan Antoni, S.S., M.A., serta Sekretaris Komisi II Ramsah.
Kehadiran para pimpinan komisi ini bukan sekadar memenuhi agenda resmi, bagi masyarakat Krayan Timur, kehadiran mereka menjadi tanda bahwa suara dari wilayah paling utara Indonesia ini benar-benar didengar.
Dalam forum tersebut, pemerintah kecamatan, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga perwakilan kelompok masyarakat menyampaikan berbagai usulan prioritas.
Mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan jalan penghubung antarwilayah, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat perbatasan.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Dr. Andi Muliyono, menegaskan bahwa Musrenbang adalah forum strategis yang tidak boleh sekadar formalitas.
“Musrenbang ini penting untuk memastikan perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Jangan sampai kita hanya memutar lagu lama, program berulang yang kurang tepat guna,” tegasnya.
Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat adat, ketua adat, tokoh agama, dan seluruh stakeholder dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Krayan.
“Kita perlu intervensi dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat adat dan tokoh agama, untuk percepatan infrastruktur di Krayan, wilayah ini adalah beranda terdepan NKRI, paling utara di perbatasan Indonesia–Malaysia. Harus ada perlakuan khusus yang berkeadilan dan berkemanusiaan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul, menekankan pentingnya perhatian pada sektor ekonomi kerakyatan, pertanian, dan ketahanan pangan.
“Krayan Timur punya potensi lokal yang besar. Tapi akses dan distribusi masih menjadi kendala. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” katanya.
Menurutnya, tanpa dukungan infrastruktur dan kebijakan yang tepat, potensi pertanian dan ekonomi masyarakat tidak akan berkembang maksimal.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni, ia menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, terutama jalan penghubung antarwilayah.
“Jalan adalah kunci untuk membuka keterisolasian Krayan. Kalau akses terbuka, ekonomi bergerak, pelayanan publik membaik, dan kesejahteraan masyarakat pasti meningkat,” ujarnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan, Ramsah, memastikan bahwa seluruh masukan yang disampaikan dalam Musrenbang tidak akan berhenti di forum tersebut.
“Semua usulan yang masuk akan kami catat dan perjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. Harus selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Nunukan dan kebijakan pembangunan wilayah perbatasan,” katanya.
Musrenbang RKPD Kecamatan Krayan Timur Tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya menghasilkan daftar program di atas kertas.
Lebih dari itu, forum ini menjadi simbol kehadiran negara di wilayah perbatasan, bahwa masyarakat di ujung utara Indonesia juga berhak atas pembangunan yang adil dan merata. (*)
Discussion about this post