TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara H. Denny Harianto menekankan pentingnya kepatuhan seluruh perangkat daerah selama proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penegasan tersebut disampaikan dalam Entry Briefing Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltara Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (10/2).
Sekprov menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara telah sebelas kali berturut-turut meraih opini WTP dari BPK RI, sehingga seluruh perangkat daerah diminta menunjukkan komitmen penuh terhadap proses pemeriksaan.
Ia menginstruksikan agar pejabat yang dibutuhkan selama pemeriksaan tidak melakukan perjalanan dinas tanpa izin Gubernur, demi memastikan kelancaran audit.
Menutup arahannya, Sekprov Denny mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama menyukseskan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, sekaligus menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya.
“Mohon komitmen bapak ibu semua terhadap LKPD Tahun 2025 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post