TARAKAN – Persoalan kepesertaan BPJS dan Bantuan Penerima Iuran (BPI) menjadi sorotan utama dalam agenda reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara, Ahad (15/02/2025). Anggota DPRD Kaltara Daerah Pemilihan Tarakan, Syamsuddin Arfah, menerima berbagai keluhan masyarakat terkait sulitnya akses layanan kesehatan akibat kendala administrasi BPJS.
Kegiatan reses tersebut digelar di rumah makan Mak Enek, dihadiri berbagai kalangan, mulai dari Ibu Rumah Tangga hingga generasi muda (Gen Z). Dalam forum dialog terbuka itu, warga menyampaikan keresahan mereka atas data kepesertaan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat kurang mampu.
“Dari hasil reses, banyak keluhan masyarakat yang disampaikan kepada saya. Salah satunya terkait BPJS dan BPI. Dalam bulan ini saja, ada tidak kurang dari 10 orang tua yang datang kepada saya dalam kondisi sakit, bahkan ada yang sakit berat, sementara kondisi ekonominya sangat terbatas dan terkendala masalah kepesertaan BPJS,” ungkap Syamsuddin.
Ia menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena menyangkut hak dasar masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Menurutnya, warga dengan kondisi ekonomi lemah seharusnya dapat terakomodasi dalam skema bantuan iuran pemerintah.
“Saya sudah meminta agar mereka bisa segera dimasukkan ke dalam kepesertaan BPJS,” tegasnya.
Syamsuddin memastikan akan mengawal persoalan ini dan mendorong instansi terkait agar mempercepat proses pendataan serta verifikasi, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak lagi terkendala saat membutuhkan layanan medis. (*)
Discussion about this post