NUNUKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah perbatasan dan pedalaman. Pada tahun 2026, sebanyak 13 titik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal akan dibangun untuk melayani masyarakat yang selama ini masih mengalami keterbatasan pasokan energi listrik.
Salah satu lokasi prioritas pembangunan berada di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan masih membutuhkan penguatan infrastruktur dasar.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si., saat kegiatan Sosialisasi Konservasi Energi dan Penyediaan Kelistrikan di Wilayah Perbatasan dan Prioritas Pedalaman di Kecamatan Lumbis Pansiangan.
Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Yosua menegaskan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena kawasan tersebut merupakan wajah terdepan Indonesia.
“Wilayah perbatasan bukan halaman belakang, melainkan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus mendapatkan perhatian dan pelayanan pembangunan secara maksimal,” ujarnya.
Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Kaltara telah menyusun roadmap pembangunan ketenagalistrikan dalam lima tahun ke depan. Program pembangunan 13 PLTS komunal pada 2026 menjadi bagian dari upaya menghadirkan energi yang lebih merata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Di Kecamatan Lumbis Pansiangan, pembangunan PLTS komunal direncanakan berada di Kelompok Desa Panas. Fasilitas ini nantinya akan melayani sekitar 109 rumah warga, 15 fasilitas umum, dan memberikan manfaat langsung kepada 658 jiwa atau sekitar 150 kepala keluarga.
Keberadaan PLTS komunal diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang selama ini terkendala keterbatasan listrik.
Selain membangun infrastruktur energi, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menerapkan pola penggunaan energi yang hemat dan efisien guna menjaga keberlanjutan pasokan listrik di masa depan.
Pemprov Kaltara menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, PLN, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pihak terkait untuk mempercepat pemerataan layanan listrik di seluruh wilayah, khususnya daerah perbatasan dan pedalaman.
Pada kesempatan tersebut, Anggota DPR RI Komisi VII, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., turut hadir dan membuka ruang dialog bersama masyarakat serta para kepala desa. Dalam diskusi itu, warga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan transportasi, layanan kesehatan, hingga penyediaan air bersih yang masih memerlukan perhatian pemerintah.
Melalui pembangunan PLTS komunal tersebut, Pemprov Kaltara berharap kesenjangan akses energi antarwilayah dapat terus ditekan sehingga masyarakat perbatasan memperoleh layanan dasar yang lebih baik dan berkelanjutan.(*dkisp)
Discussion about this post