Supaad Soroti Keterbatasan APBD, Pembiayaan Jaminan Kesehatan Warga Harus Tetap Berjalan

TARAKAN – Keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi tantangan dalam memperluas pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Utara.

Meski demikian, dukungan pembiayaan melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) tetap dialokasikan dalam APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027.

Pemerintah Provinsi Kaltara menyiapkan anggaran sebesar Rp6,14 miliar yang diperkirakan mampu membiayai sekitar 12 ribu hingga 13 ribu peserta.

Anggota Komisi VI DPRD Kaltara, Supaad Hadianto, mengatakan jaminan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus tetap mendapat perhatian pemerintah.

“BPJS ini bagian terpenting dari kehidupan kita sehari-hari karena menyangkut kesehatan. Ada tiga kriteria pembiayaan, yakni PBI JKN yang ditanggung pemerintah pusat, peserta mandiri yang dibayar sendiri, serta PBI pemerintah daerah yang dijamin melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Supaad saat melaksanakan reses di Tarakan, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, jumlah masyarakat yang dapat dibiayai pemerintah provinsi sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah.

Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027, kemampuan APBD Provinsi Kaltara untuk pembiayaan PBI JKN berada pada angka Rp6,14 miliar.

“Untuk tahun 2027, APBD kita hanya bisa meng-cover Rp6,14 miliar. Kalau dikalkulasikan atau dibagi, sekitar 12 sampai 13 ribu masyarakat Kaltara yang bisa dibiayai APBD provinsi,” katanya.

Supaad mengakui dirinya berharap pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran lebih besar. Namun, kondisi keuangan daerah membuat jumlah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Ia menilai keterbatasan anggaran tidak boleh membuat masyarakat yang membutuhkan kehilangan akses terhadap perlindungan kesehatan.

Karena itu, Supaad mendorong adanya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjangkau masyarakat yang belum masuk dalam pembiayaan APBD provinsi.

“Harapan saya kemarin pemerintah bisa menganggarkan lebih besar. Namun setelah kita bahas di KUA-PPAS, memang kemampuan pemerintah provinsi saat ini Rp6,14 miliar. Masyarakat yang belum ter-cover di provinsi coba berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota,” tuturnya.

Selain pembagian pembiayaan, ia juga menekankan pentingnya validasi data agar bantuan iuran benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

“Mana yang bisa dibantu lewat provinsi, mana yang bisa dibantu oleh kabupaten/kota. Ini perlu divalidasi, apalagi sekarang datanya adalah data secara nasional,” pungkasnya.

Supaad berharap sinergi antarpemerintah daerah dapat menjadi jalan untuk memperluas cakupan perlindungan kesehatan masyarakat Kaltara di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi.