NUNUKAN – Pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan dan pedalaman menjadi salah satu perhatian utama Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Nunukan dalam memberikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Tri Wahyuni saat membacakan pandangan umum Fraksi Hanura dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Nunukan, Rabu (18/11/2026).
Fraksi Hanura menilai penyusunan APBD 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara merata, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian di antaranya Krayan, Kabudaya, Lumbis, Sembakung, Sebuku, Tulin Onsoi, Sebatik, serta kawasan pesisir Nunukan.
“Pembangunan daerah harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah yang masih memiliki keterbatasan akses. Karena itu, pembangunan jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi perhatian dalam APBD 2027,” demikian substansi pandangan Fraksi Hanura yang disampaikan Tri Wahyuni.
Selain pemerataan pembangunan, Fraksi Hanura menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah.
Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor pertambangan, perkebunan, kepelabuhanan, dan perdagangan lintas batas melalui penguatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
“Optimalisasi PAD harus dilakukan dengan menggali potensi ekonomi daerah secara maksimal, tetapi jangan sampai membebani masyarakat kecil. Pemerintah perlu memastikan sumber-sumber pendapatan daerah dikelola secara lebih efektif dan terukur,” lanjut Tri Wahyuni .
Fraksi Hanura juga mengingatkan agar potensi kesenjangan pendanaan sekitar Rp200 miliar tidak menjadi alasan untuk memangkas belanja modal maupun program yang berpihak kepada masyarakat.
Dalam bidang infrastruktur, kualitas pekerjaan turut menjadi perhatian. Perencanaan yang matang, penggunaan material sesuai spesifikasi, serta pemenuhan aspek clear and clean perlu dipastikan agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari persoalan hukum.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Fraksi Hanura mendorong penguatan hilirisasi rumput laut, bantuan bibit unggul, stabilisasi tata niaga, serta pengembangan industri pengolahan pascapanen.
Sementara pada bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah diminta memperhatikan kesejahteraan guru honorer, rehabilitasi sekolah rusak, serta ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis, terutama di wilayah terpencil.
“APBD 2027 harus disusun secara realistis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Prioritasnya bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga penguatan ekonomi rakyat dan peningkatan kualitas pelayanan dasar,” tegas Fraksi Hanura dalam pandangan umumnya.
Fraksi Hanura menyatakan akan mengawal pembahasan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan agar kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Nunukan. (*)









Discussion about this post