NUNUKAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Nunukan mendorong pemerintah daerah menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 secara sehat, realistis, dan lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Sejumlah catatan tersebut menjadi bagian dari substansi pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan atas Raperda APBD 2027.
Pandangan umum Fraksi Gerindra tidak dibacakan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (18/11/2026), karena anggota fraksi yang bersangkutan berhalangan hadir.
Namun, substansi pandangan tersebut diperoleh melalui keterangan Staf Ahli Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Nunukan.
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menyoroti masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum optimal.
Pemerintah daerah didorong menggali potensi pendapatan melalui optimalisasi pajak, retribusi, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan ekonomi lokal.
“Peningkatan PAD harus menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Potensi pajak, retribusi, aset daerah, dan sektor ekonomi lokal perlu dikelola secara maksimal untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah tanpa membebani masyarakat kecil,” demikian substansi pandangan Fraksi Gerindra berdasarkan keterangan staf ahlinya.
Fraksi Gerindra juga meminta agar struktur belanja daerah lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pengendalian belanja operasional birokrasi perlu dilakukan agar anggaran dapat diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.
Pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan turut menjadi perhatian, terutama wilayah perbatasan dan pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas.
“Anggaran pembangunan harus dibagikan secara proporsional dan memperhatikan kebutuhan setiap wilayah. Jangan sampai masyarakat di pedalaman dan perbatasan terus menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur maupun pelayanan dasar,” menjadi penekanan dalam substansi pandangan Fraksi Gerindra.
Selain pembangunan infrastruktur, Fraksi Gerindra mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, dan peternak. Program pemberdayaan tersebut diharapkan disusun secara tepat sasaran dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat.
Dari sisi fiskal, Fraksi Gerindra turut mempertanyakan kondisi keuangan daerah, khususnya defisit RAPBD sebesar Rp25 miliar dan potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar akibat penyesuaian transfer ke daerah.
Pemerintah diminta memberikan penjelasan mengenai strategi menjaga stabilitas fiskal serta langkah yang akan ditempuh untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.
“Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka kondisi fiskal dan strategi pembiayaan yang akan ditempuh. Jika pinjaman daerah menjadi salah satu alternatif, maka kemampuan pembayaran dan risiko yang ditimbulkan harus diperhitungkan secara matang,” demikian substansi pandangan Fraksi Gerindra.
Fraksi Gerindra pada prinsipnya mendukung pembahasan RAPBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan. Namun, pemerintah daerah diminta memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan diharapkan menjadi perhatian utama dalam pembahasan anggaran selanjutnya.











Discussion about this post