NUNUKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Nunukan memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045,Senin (15/07/2024).
Andi Krislina yang pada kesempatan ini menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS, menyetujui RPJPD dan siap dilanjutkan Pembahasan.
Dalam penyampaianya, Krislina megatakan “Sebagaimana yang kita ketahui bahwa RPJPD ini akan menjadi pedoman RPJMD dan RKPD sekaligus pedoman pemerintah daerah selama 20 tahun ke depan. Pedoman itu terkait dengan menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Nunukan. Oleh karenanya kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera setuju dan siap melanjutkan pembahasan Perda ini”.
Krislina puna menyampaikan bahwa Fraksi PKS memberikan beberapa catatan penting dalam penyusunan Perda ini.
Pertama, untuk mewujudkan cita cita bersama tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan akses transportasi yang memadai, oleh karenanya kami dari fraksi PKS mengusulkan agar di dirikan pembangunan seperti:
Pembangunan jembatan penghubung pulau Nunukan ke Pulau Sebatik, pembangunan jembatan penghubung Tanjung Cantik menuju Sei Ular, akses jalan perbatasan Di Serudong Seimanggaris, kawasan perniagaan perbatasan di Serudong Seimanggaris, jalur kereta api cepat Sei Ular menuju ibu kota Negara, jalan Tol Sei Ular Ke Malinau, jalan Lingkar Pulau Nunukan.
Kedua, agar terjadinya percepatan pembangunan, pemerataan sosial, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan harkat dan martabat masyarakat di kabupaten Nunukan, dibutuhkan kebijakan dari pemerintah sehingga beberapa daerah ini diusulkan untuk dibentuk daerah otonomi baru (Dob): Dob sebatik, Dob krayan, Dob kabudaya.
Ketiga, terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat nunukan yang semakin hari semakin memprihatinkan yakni masalah krisis air dan pemadaman listrik, kami berharap kepada pemerintah agar memberikan solusi terbaik sehingga problem ini tidak berkepanjangan.
Keempat, berkaitan dengan sektor kemiskinan dan pengangguran. Fraksi kami memandang agar pemerintah serius mengelola pemerintahan sehingga terbuka lapangan kerja, masih banyak potensi sumber daya alam di kabupaten Nunukan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Baik sektor kelautan, pertanian maupun umkm. Dibutuhkan pemerintah yang mampu melakukan terobosan agar terbuka lapangan kerja sehingga kemiskinan dan pengangguran di kabupaten Nunukan bisa teratasi.
Terakhir, menyikapi permasalahan yang sekarang ini menjadi keresahan di masyarakat kabupaten nunukan seperti harga rumput laut yang turun, kelangkaan bbm dan krisis rumah sakit. “Kami dari fraksi partai keadilan sejahtera meminta keterlibatan dan gerakan cepat dari pemerintah untuk menyelesaikan beberapa problem yang menjadi keresahan di masyarakat akhir akhir ini,” pungkasnya. (mld* DV*)
Discussion about this post