Waka Polda Kaltara Hadiri Kegiatan Silatutahmi bersama Pjs. Gubernur Kaltara

BULUNGAN – Memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang solid dan responsif menjadi perhatian utama Pejabat Sementara Gubernur Kaltara. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pjs Gubernur Kaltara Ir. Togap Simangunsong M.App.Sc melaksanakan silaturahmi dengan mengundang Forkopimda Provinsi Kaltara di Ruang Rapat Gubernur Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara. Senin (30/09/2024).

Pertemuan ini penting sebagai ajang silaturahmi dan peningkatan koordinasi antar unsur pemerintahan dalam rangka kemajuan dan pembangunan Kaltara yang lebih baik.

Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi S.H., S.I.K., M.H., Plt. Kepala Kesbangpol Kaltara Abdul Djalil, Danlanud Anang Busra Tarakan Kol. Pnb. Bagus Haryadi, Kasrem Korem 092/Mrl Kol. Inf. Denny, S.I.P., Danlantamal XIII Tarakan Kol. Laut (P) James F.G. Siagian, KBO Binda Kaltara Letkol Chb Ervan Rusnandar, Ketua Sementara DPRD Kaltara, Jufri Budiman dan Perwakilan Kajati Kaltara.

Pejabat Sementara Gubernur Kaltara Ir. Togap Simangunsong M.App.Sc menyatakan “Silaturahmi ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun sinergi yang positif untuk kemajuan Kalimantan Utara”.

Beberapa pembahasan pada rapat tersebut diantaranya :

1. Pemantauan Aktivitas: Perlu dilakukan pemantauan intensif terhadap aktivitas selama masa kampanye untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, terkhusus juga pada keamanan wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kaltara.
2. Stabilitas Ekonomi: Kondisi inflasi yang terkendali (1,5-1,6%) menjamin keterjangkauan harga pangan dan stabilitas ekonomi secara umum di Kaltara, cenderung menciptakan kondisi daerah yang kondusif.
3. Keamanan Wilayah: Kaltara sebagai wilayah yang aman dan kondusif untuk pelaksanaan Pilkada 2024, namun tetap perlu waspada dan deteksi dini antisipasi gangguan.
4. Antisipasi Gangguan Pasca Pilkada: Perlu antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan pasca Pilkada, terutama terkait tahapan perselisihan di MK dan pergantian pejabat.
5. Penguatan Peran Penegak Hukum: Perlu penguatan peran Gakkumdu, Bawaslu, dan intelijen dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada.
6. Koordinasi Antar Lembaga: Pembentukan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada dengan melibatkan Sekda sebagai ketua menunjukkan adanya koordinasi yang baik dan matang antar lembaga terkait.
7. Pengalaman dari Pilkada Sebelumnya: Pengalaman dari Pilkada sebelumnya dapat dijadikan pelajaran untuk mengantisipasi potensi masalah dan meningkatkan kesiapan.
8. Momentum Politik: Perlu kehati-hatian dalam menanggapi momentum politik yang dinamis selama masa kampanye.

Diharapkan, melalui silaturahmi dan koordinasi yang terjalin erat antara Pjs. Gubernur dengan Forkopimda dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya bersama mengejar target-target strategis untuk pembangunan jangka panjang di Kalimantan Utara. Tingkat kolaborasi yang tinggi ini merupakan salah satu kunci penting guna memastikan agar berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta membawa dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.