TANJUNG SELOR – Tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah pada 2027 membuat pemerintah di Kalimantan Utara harus semakin cermat dalam menentukan arah pembangunan. DPRD Kaltara mengingatkan, berbagai aspirasi masyarakat tetap harus diperhatikan, namun realisasinya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, mengatakan keterbatasan pendapatan daerah menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam penyusunan program pembangunan tahun depan.
Menurut dia, pemerintah tidak dapat mengakomodasi seluruh usulan masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Karena itu, diperlukan pemilahan berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi program.
“Tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan secara bersamaan sehingga diperlukan pemilahan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kewenangan pemerintah daerah,” kata Nasir.
Ia menegaskan, kondisi fiskal yang terbatas tidak berarti DPRD mengabaikan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Seluruh masukan tetap menjadi bahan dalam menentukan arah pembangunan, terutama untuk mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan segera.
Namun, setiap usulan harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah agar program yang dijalankan tidak hanya tercantum dalam perencanaan, tetapi juga dapat direalisasikan secara optimal.
Nasir juga mengingatkan pentingnya memahami pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar aspirasi masyarakat dapat diarahkan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
“Selain mempertimbangkan kemampuan fiskal, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga perlu diperhatikan,” ujarnya.
Ia menilai, ketepatan dalam menentukan prioritas dan kewenangan akan membuat proses pembangunan lebih efektif. Aspirasi yang belum dapat dibiayai melalui APBD Provinsi Kaltara, kata dia, tetap dapat diperjuangkan melalui jalur pemerintah daerah lain sesuai dengan bidang kewenangannya.
DPRD Kaltara berharap kondisi fiskal pada 2027 tidak menghambat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan warga perlu menjadi perhatian utama.
“Penentuan prioritas secara tepat menjadi langkah penting agar pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan fiskal tahun anggaran 2027,” pungkasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD Kaltara mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan dan memastikan setiap belanja pembangunan benar-benar diarahkan pada program yang tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat.








Discussion about this post