TARAKAN – Data kesejahteraan masyarakat kembali menjadi sorotan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026).
Sejumlah warga menyampaikan keluhan mengenai pengelompokan data desil 1 hingga 4 yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak terhadap masyarakat dalam mengakses sejumlah program bantuan dan layanan pemerintah.
Aspirasi tersebut mencuat karena data kesejahteraan menjadi salah satu bagian penting dalam penentuan penerima berbagai program, termasuk bantuan sosial, beasiswa dan jaminan kesehatan.
Selain ketepatan data, masyarakat juga menyoroti proses pelayanan sosial yang dinilai masih cukup rumit dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Menanggapi keluhan tersebut, Syamsuddin mengatakan persoalan data desil dan akses terhadap program pemerintah akan menjadi bahan tindak lanjut bersama instansi terkait.
“Kalau untuk keterkaitan data desil tadi, nanti Dinas Sosial, BPJS dan perangkat daerah terkait juga akan kita undang,” kata Syamsuddin.
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu menilai persoalan tersebut perlu dibahas secara bersama-sama karena berkaitan dengan sejumlah program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Karena irisannya nanti ke beasiswa, BPJS Kesehatan dan program lainnya. Ini yang harus kita dudukkan bersama supaya persoalan ini bisa selesai,” ujarnya.
Menurut Syamsuddin, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar program pemerintah dapat berjalan sesuai sasaran.
Karena itu, ia berharap pertemuan lanjutan bersama Dinas Sosial, BPJS dan perangkat daerah terkait dapat membuka ruang untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
Kegiatan reses tersebut, kata dia, menjadi pintu masuk bagi DPRD untuk membawa aspirasi warga ke dalam pembahasan bersama pemerintah.
“Yang kita inginkan, setiap persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti dan dicarikan solusi,” pungkasnya.








Discussion about this post