Cegah Penyimpangan, Wakapolda Kaltara Tekankan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja

TANJUNG SELOR – Pengawasan yang kuat menjadi salah satu kunci untuk memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan. Hal ini menjadi penekanan dalam Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasda Polda Kalimantan Utara (Kaltara) Tahap II Tahun Anggaran 2026, aspek pelaksanaan dan pengendalian.

Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Yusuf, S.I.K., M.Hum., mewakili Kapolda Kaltara dalam kegiatan yang berlangsung di Tanjung Selor, Selasa (27/10/2026).

Audit kinerja tersebut difokuskan pada pemeriksaan pelaksanaan tugas, program kerja, serta pengelolaan anggaran di seluruh satuan kerja dan satuan wilayah jajaran Polda Kaltara. Melalui pemeriksaan ini, setiap potensi penyimpangan diharapkan dapat dideteksi lebih awal dan segera ditangani.

Dalam sambutan Kapolda Kaltara yang dibacakan Wakapolda, tim auditor diminta melaksanakan tugas secara profesional, objektif, teliti, dan independen. Proses audit harus menjadi sarana evaluasi untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, seluruh pimpinan satker dan satwil diminta bersikap kooperatif dengan menyediakan data serta dokumen yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wakapolda juga menekankan bahwa hasil audit tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi semata. Setiap rekomendasi yang diberikan harus ditindaklanjuti secara serius dan tepat waktu agar mampu mendorong perbaikan sistem kerja di lingkungan kepolisian.

Menurutnya, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang terserap atau lengkapnya laporan pertanggungjawaban. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut memberikan hasil nyata dan mendukung peningkatan kinerja organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, para pimpinan satuan diminta memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana, mengenali kendala sejak awal, dan mengambil langkah perbaikan sesuai kewenangan.

Pelaksanaan audit kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian internal Polda Kaltara secara berkelanjutan.

Melalui pengawasan yang efektif, Polda Kaltara berupaya membangun tata kelola organisasi yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.