Dari Jakarta untuk Kaltara: Kuota Rumah Subsidi Melonjak Jadi 2.000 Unit

JAKARTA – Komitmen menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Kalimantan Utara kembali ditegaskan. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang, melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Selasa (24/2).

Pertemuan tersebut menghasilkan kabar menggembirakan. Tahun ini, Kaltara memperoleh tambahan kuota rumah subsidi menjadi 2.000 unit, meningkat drastis dari 596 unit pada tahun sebelumnya.

Dalam dialog yang berlangsung terbuka, Gubernur Zainal menyampaikan berbagai persoalan riil di daerah. Ia menekankan pentingnya penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta penambahan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terus bertambah.

Menurutnya, kebutuhan perumahan di Kaltara tidak hanya soal jumlah, tetapi juga menyangkut pemerataan dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat menjadi faktor kunci dalam mempercepat realisasi program.

Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan sejumlah program strategis, di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembiayaan rumah bersubsidi melalui skema FLPP, serta pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Program-program tersebut merupakan bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah per tahun yang menyasar MBR, termasuk petani, nelayan, buruh, dan guru.

Ia juga mengingatkan pentingnya penyusunan data yang akurat dari pemerintah daerah agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Sinergi antara pusat dan daerah, kata dia, menjadi fondasi utama keberhasilan program perumahan nasional.

Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap Kaltara. Ia menegaskan bahwa Pemprov telah menganggarkan program perumahan melalui APBD, dan tambahan kuota dari kementerian akan memperluas jangkauan manfaat bagi masyarakat.

Peningkatan kuota menjadi 2.000 unit diharapkan menjadi langkah konkret dalam menghadirkan hunian layak, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat di provinsi perbatasan tersebut. (*dkisp)