TARAKAN — Anggota Komisi I DPRD Kaltara, H. Ladullah, meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan untuk mengaktifkan kembali program sosialisasi dan pendataan HIV/AIDS di wilayah perbatasan tersebut.
Permintaan itu disampaikan Ladullah setelah mengikuti rapat pembahasan Pergub Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Utara, Senin (09/2/2026).
Ia menilai, tanpa sosialisasi yang berkelanjutan, upaya pencegahan HIV/AIDS akan sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, pendataan yang akurat juga dinilai sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan penanganan.
“Mudah-mudahan sepulang dari sini kami akan berkoordinasi dengan teman-teman di Nunukan agar kegiatan penanggulangan HIV bisa dilanjutkan kembali atau ditingkatkan,” ujarnya.
Ladullah menegaskan DPRD Kaltara akan mendorong dinas terkait agar program penanggulangan HIV/AIDS diaktifkan sebagaimana yang telah berjalan di kabupaten dan kota lain di Kaltara.
Ia juga menyebutkan bahwa monitoring akan dilakukan secara langsung kepada Dinas Kesehatan untuk memastikan program berjalan efektif.
“Data itu penting, supaya kita tahu berapa sebenarnya penyebaran HIV di Nunukan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, pembahasan Pergub dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Ladullah berharap, dengan dukungan regulasi, program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Nunukan dapat lebih optimal ke depan.
Data dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesP2KB) Nunukan Jumlah penderita AIDs mengalami penurunan dari 36 orang di tahun 2024 turun menjadi menjadi 34 orang di tahun 2025.
Dan dari data tersebut temuan terbaru 50 persen lebih atau kasus AIDs didominasi homoseksual, para lelaki suka lelaki, sisanya dari kalangan heteroseksual.(*)
Discussion about this post