TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menghadapi tantangan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan pembangunan harus memberikan manfaat nyata, termasuk bagi warga yang tinggal di pedalaman dan kawasan perbatasan.
Pesan tersebut disampaikan Zainal dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Provinsi Kaltara di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Sabtu (24/10/2026).
Dalam momentum tersebut, Zainal mengangkat tema HUT ke-14 Kaltara, “14 Tahun Kalimantan Utara, Ekonomi Tumbuh Semua Berdaya”, sebagai arah pembangunan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
“Harapan kita, seluruh masyarakat, mulai dari perkotaan hingga desa-desa di pedalaman dan perbatasan, dapat merasakan pertumbuhan ekonomi dan menikmati kesejahteraan,” kata Zainal.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada capaian angka ekonomi, tetapi juga harus mampu memperluas kesempatan masyarakat untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidup.
Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,09 persen
Dalam rapat paripurna tersebut, Zainal memaparkan perkembangan ekonomi Kaltara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Perekonomian Kaltara pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 4,96 persen. Sementara itu, secara kumulatif semester I 2026 dibandingkan periode yang sama pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,09 persen.
PDRB atas dasar harga berlaku pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp42,47 triliun.
Capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah terus bergerak. Namun, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk memastikan pertumbuhan itu diikuti peningkatan kesejahteraan yang merata.
Kondisi geografis Kaltara yang mencakup kawasan perkotaan, pedalaman, dan perbatasan menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan pembangunan yang seimbang.
Karena itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dinilai penting agar potensi ekonomi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.
Tantangan efisiensi anggaran dan lingkungan
Selain pemerataan pembangunan, Zainal turut menyoroti kebijakan pengurangan transfer ke daerah yang menuntut pemerintah lebih cermat dalam mengelola anggaran.
Ia menegaskan, efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya pembangunan. Sebaliknya, keterbatasan anggaran harus mendorong pemerintah menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Efisiensi anggaran tidak akan mengurangi semangat kita untuk terus membangun Kaltara,” tegasnya.
Peringatan HUT tahun ini juga dilaksanakan dengan pendekatan berbeda sebagai bentuk empati, keprihatinan, dan solidaritas terhadap kondisi kabut asap yang melanda sebagian wilayah Kalimantan.
Hal tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah perlu berjalan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan keberlanjutan.
Pertahankan opini WTP 12 kali berturut-turut
Di bidang tata kelola keuangan, Pemprov Kaltara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang menjadi capaian ke-12 kali secara berturut-turut.
Pemprov Kaltara juga mengembangkan inovasi Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara (SINERGI Kaltara) serta penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA) untuk mendukung optimalisasi potensi daerah.
Zainal menyampaikan bahwa berbagai capaian pembangunan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, TNI/Polri, dunia usaha, hingga masyarakat.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi agar pembangunan dapat berjalan terarah, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
HUT menjadi momentum memperkuat kebersamaan
Zainal berharap peringatan HUT ke-14 menjadi momentum memperkuat persatuan dan solidaritas dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Dengan posisi strategis sebagai wilayah perbatasan, Kaltara diharapkan terus memperkuat perannya sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus membangun fondasi daerah yang maju, makmur, dan berkelanjutan.
Rapat paripurna ditutup dengan pemotongan tumpeng dan nasi rasul sebagai simbol kebersamaan dalam keberagaman.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., menyerahkan tumpeng secara simbolis kepada Gubernur Zainal. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltara menyerahkan tumpeng kepada Sekprov Kaltara H. Denny Harianto.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari peringatan 14 tahun perjalanan Provinsi Kalimantan Utara.
Discussion about this post