TARAKAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan persoalan beasiswa dan biaya pendidikan menjadi salah satu prioritas pengawasan. Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IV ke Universitas Borneo Tarakan (UBT), Kamis (16/7/2026), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah.
Dalam pertemuan tersebut dihadiri juga anggota Komisi IV, Supa’ad Hadianto, Dino Andrian, Hj. Ati Laela, Ruman Tumbo, Listiani, sedangkan dari UBT hadir Wakil Rektor II UBT, Dr. Etty Wahyuni dan jajaran, tidak hanya membahas rencana pengembangan Kampus UBT 2 di Tanjung Selor, tetapi juga menyerap berbagai aspirasi terkait keberlanjutan program beasiswa serta persoalan biaya pendidikan yang masih menjadi beban mahasiswa.
Syamsuddin mengatakan, kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan tinggi.
Karena itu, Komisi IV berencana mengundang tiga perguruan tinggi di Kalimantan Utara, yakni Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Kaltara (UNIKAL), dan Universitas Terbuka (UT), untuk menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan beasiswa bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Kami perlu mengetahui program-program prioritas yang akan dijalankan masing-masing perguruan tinggi. Dengan begitu, dukungan pemerintah melalui program beasiswa dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dan tetap tepat sasaran,” kata Syamsuddin.
Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar bantuan pendidikan benar-benar menyentuh mahasiswa yang membutuhkan serta tetap berkelanjutan di tengah efisiensi anggaran.
Selain membahas beasiswa, Komisi IV juga menyoroti keluhan Universitas Borneo Tarakan mengenai tarif pelayanan rumah sakit yang digunakan dalam kegiatan praktik mahasiswa. Persoalan tersebut dinilai memiliki dampak terhadap komponen biaya pendidikan yang harus ditanggung mahasiswa.
“Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya dirasakan langsung oleh mahasiswa. Oleh sebab itu, kami akan mengundang pihak rumah sakit, Bapenda, dan perangkat daerah terkait untuk mencari solusi bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD ingin memastikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan tidak menambah beban mahasiswa, terutama dalam kondisi ekonomi yang masih menantang.
Di sisi lain, Komisi IV juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Kampus UBT 2 di Tanjung Selor. Menurut Syamsuddin, pengembangan kampus tersebut harus mampu memberikan nilai tambah bagi Kalimantan Utara.
“Kami mendukung pengembangan Kampus UBT di Tanjung Selor, terutama jika diarahkan menjadi pusat penelitian, pengembangan, inovasi, dan kegiatan akademik penunjang lainnya. Dengan konsep tersebut, manfaatnya tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi pembangunan daerah secara keseluruhan,” tuturnya.
Ia menambahkan, pengembangan kampus juga harus diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar proses pembangunan memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Syamsuddin menegaskan, Komisi IV DPRD Kaltara akan terus mengawal kebijakan pendidikan, mulai dari program beasiswa, evaluasi komponen biaya pendidikan, hingga pengembangan infrastruktur perguruan tinggi.
“Harapan kami sederhana, jangan sampai mahasiswa menjadi pihak yang dirugikan akibat keterbatasan anggaran ataupun persoalan kebijakan. Pendidikan harus tetap menjadi investasi utama dalam menyiapkan sumber daya manusia Kalimantan Utara yang berkualitas,” pungkasnya.(*)
Discussion about this post