JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan Program Listrik Desa (Lisdes) yang digagas pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting mengingat masih terdapat 123 desa di wilayah Kaltara yang belum mendapatkan akses listrik, terutama di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Lisdes Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (25/5).
Dalam pertemuan itu, Ingkong menyoroti tantangan pembangunan ketenagalistrikan di daerah perbatasan yang selama ini terkendala kondisi geografis dan keterbatasan akses infrastruktur. Meski demikian, pemerintah daerah siap mengambil peran aktif untuk mempercepat realisasi program tersebut.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendukung penuh Program Listrik Desa. Kami akan mempermudah proses perizinan dan membantu penyediaan lahan agar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerataan akses listrik merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah terpencil. Selain menunjang kebutuhan rumah tangga, listrik juga menjadi faktor pendukung bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi desa.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa Program Lisdes merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terus didorong pemerintah untuk mencapai target elektrifikasi nasional.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan sarana pendukung dan kebutuhan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan utama.
Untuk mempercepat realisasi program, pemerintah pusat telah menyiapkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) lebih dari Rp9 triliun pada tahun 2026. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur listrik di 1.516 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Hingga April 2026, pembangunan telah terealisasi di 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen dari target nasional. Capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan akses energi yang merata hingga ke pelosok negeri.
Bagi Kalimantan Utara, percepatan Program Lisdes diharapkan menjadi solusi bagi desa-desa yang selama ini masih bergantung pada sumber energi terbatas. Kehadiran listrik diyakini akan membuka peluang pembangunan yang lebih luas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Sebagai bentuk sinergi antarinstansi, kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan naskah dukungan Program Listrik Desa oleh pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah.(dkisp)
Discussion about this post