LOMBOK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang berlangsung di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7).
Raker yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto tersebut mengangkat tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” dan diikuti 28 gubernur serta wakil gubernur dari seluruh Indonesia.
Kehadiran Gubernur Zainal didampingi sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara, di antaranya Kepala Bapenda, Kepala Disperindagkop dan UKM, Kepala Dinas PUPR Perkim, Kepala Disdukcapil, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, serta Plt. Kepala Biro Hukum.
Forum APPSI diawali dengan sambutan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal selaku tuan rumah dan Ketua APPSI Rudi Mas’ud. Keduanya menegaskan bahwa APPSI menjadi wadah strategis bagi pemerintah provinsi untuk memperkuat kerja sama, bertukar pengalaman, dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menyoroti semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi kepala daerah. Menurutnya, perubahan geopolitik global, dinamika kebijakan nasional, perkembangan teknologi digital, hingga persoalan hukum menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif.
Ia menilai APPSI memiliki peran penting sebagai ruang pembelajaran antardaerah sehingga berbagai praktik terbaik dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Selain itu, Bima Arya menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pemerintah daerah terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan anggaran yang efisien, penguatan kinerja BUMD dan BLUD, pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan kemitraan yang produktif.
Ia juga meminta para gubernur memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar program pembangunan nasional dan daerah berjalan selaras.
Tak hanya itu, Wamendagri mengingatkan pentingnya menjaga integritas kepala daerah di tengah meningkatnya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hubungan yang harmonis dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
Di penghujung arahannya, Bima Arya meminta seluruh pemerintah provinsi memberikan perhatian terhadap penyelesaian batas wilayah antardaerah yang hingga kini masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Kemendagri, katanya, siap memfasilitasi penyelesaiannya melalui koordinasi lintas daerah.
Rangkaian Raker APPSI 2026 berlangsung pada 15–17 Juli 2026 dan menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antarpemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. (dkisp)
Discussion about this post