TANJUNG SELOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara, Selasa (6/10/2026). Kunjungan tersebut mencakup agenda pemerintahan di Malinau hingga peninjauan kawasan perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Tito Karnavian tiba di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, dan disambut langsung Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Usai penyambutan, Mendagri bersama Gubernur Kaltara melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Malinau menggunakan helikopter. Di Malinau, Mendagri dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi sebelum melanjutkan agenda ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang menyampaikan bahwa kunjungan Mendagri menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pembangunan kawasan perbatasan.
Menurutnya, perhatian terhadap kawasan perbatasan perlu terus diperkuat karena wilayah tersebut memiliki karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan yang berbeda. Kehadiran pemerintah pusat secara langsung diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kunjungan Bapak Mendagri ke wilayah perbatasan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami ingin menyampaikan secara langsung berbagai kondisi dan kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujar Gubernur Kaltara.
Zainal menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya mendorong pembangunan dan pelayanan masyarakat di kawasan perbatasan agar semakin baik. Menurutnya, dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di wilayah perbatasan.
Sementara itu, peninjauan ke Kecamatan Krayan menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Mendagri untuk melihat secara langsung kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kawasan perbatasan.
Bagi Kaltara, kunjungan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi mengenai berbagai kebutuhan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, konektivitas, serta penguatan penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan.
Pemerintah Provinsi Kaltara berharap koordinasi yang terbangun melalui kunjungan tersebut dapat terus berlanjut sehingga berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dapat ditangani secara lebih terintegrasi.
Discussion about this post