JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mengawal percepatan pembangunan Jalan Lingkar Krayan sebagai bentuk komitmen menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan.
Menurut Ingkong, kondisi infrastruktur di Krayan tidak hanya berkaitan dengan akses transportasi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bergantung pada jalur darat untuk distribusi barang, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi.
Karena itu, usai menerima aspirasi masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Pemprov langsung melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta agar penanganan jalan tersebut segera mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat bersama masyarakat di DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Aspirasi tersebut sudah kami sampaikan dan terus kami koordinasikan hingga ke kementerian terkait,” ujar Ingkong.
Ia menegaskan pembangunan Jalan Lingkar Krayan menjadi salah satu prioritas Pemprov Kaltara karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
“Jalan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan,” tegasnya.
Ingkong berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus diperkuat sehingga pembangunan infrastruktur di Krayan dapat berjalan lebih cepat. Menurutnya, akses jalan yang memadai akan memperlancar mobilitas masyarakat, menekan biaya distribusi barang, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
Dalam audiensi tersebut, Pemprov Kaltara juga menyampaikan berbagai usulan teknis terkait metode penanganan Jalan Lingkar Krayan agar pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (*)
Discussion about this post