Kapolda Kaltara Pimpin Pakta Integritas Rekrutmen Terpadu Polri 2026, Tegaskan Seleksi Bersih dan Transparan

TANJUNG SELOR – Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., memimpin kegiatan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia, peserta, serta orang tua dalam rangka penerimaan terpadu anggota Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Rupatama Bharadaksa, Selasa (31/03/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Yusuf, S.I.K., M.Hum., Karo SDM Polda Kaltara Kombes Pol. Warsono, S.H., S.I.K., M.H., serta para pejabat utama Polda Kaltara, panitia seleksi, peserta, dan orang tua calon anggota Polri.

Antusiasme peserta pada rekrutmen tahun ini tercatat mencapai 1.326 orang, terdiri dari 1.150 pria dan 176 wanita. Rinciannya, Taruna Akpol sebanyak 45 orang (43 pria dan 2 wanita), Bintara 1.255 orang (1.081 pria dan 174 wanita), serta Tamtama 26 orang yang terdiri dari 21 Brimob dan 5 Polair.

Dalam arahannya, Kapolda Kaltara menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan anggota Polri akan dilaksanakan secara clear and clean, transparan, serta berbasis sistem digital untuk menjamin objektivitas seleksi.

“Seluruh tahapan dilakukan terbuka dan dapat diawasi. Kita menggunakan sistem digital C&C Polri serta pengawasan berlapis agar tidak ada ruang penyimpangan,” ujar Kapolda.

Ia juga menekankan pentingnya integritas seluruh panitia seleksi agar proses rekrutmen berjalan sesuai aturan dan menghasilkan calon anggota Polri yang berkualitas.

Menurutnya, pakta integritas yang telah ditandatangani harus menjadi pedoman moral dalam setiap tahapan seleksi, bukan sekadar formalitas administratif.

“Ini adalah komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” tegasnya.

Selain itu, Kapolda juga mengajak seluruh peserta dan orang tua untuk ikut serta mengawasi jalannya seleksi serta segera melaporkan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Polda Kaltara menegaskan komitmennya untuk mewujudkan rekrutmen Polri yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik KKN demi melahirkan sumber daya manusia Polri yang profesional dan berintegritas. (*)