NUNUKAN – Kabupaten Nunukan kembali menunjukkan stabilitas harga yang baik pada Maret 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,53 persen secara bulanan, dengan inflasi tahunan mencapai 1,96 persen dan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di angka 111,09.
Angka ini menempatkan Nunukan sebagai daerah dengan inflasi paling stabil dibandingkan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Utara.
Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Dr. Iskandar Ahmaddien, menyampaikan bahwa kondisi ini mencerminkan harga-harga di daerah masih terkendali meskipun terdapat kenaikan pada beberapa kelompok pengeluaran.
“Inflasi Kabupaten Nunukan pada Maret 2026 masih relatif rendah dan terkendali, ini menunjukkan stabilitas harga di daerah tetap terjaga, meskipun terdapat kenaikan pada beberapa kelompok pengeluaran,” ujarnya, Kamis (02/04/2026).
Sebagai perbandingan, inflasi tahunan di Tanjung Selor tercatat 3,06 persen dan di Tarakan mencapai 3,81 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Nunukan.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terutama disumbang oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya, diikuti oleh makanan, minuman, dan tembakau, perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran. Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan justru mengalami penurunan harga sehingga memberikan andil negatif terhadap inflasi.
Jika dilihat dari tren, inflasi di Nunukan sepanjang 2025 relatif stabil di kisaran 1,7 hingga 2,2 persen. Pada awal 2026 sempat meningkat, namun pada Maret kembali turun menjadi 1,96 persen, menandakan tekanan harga mulai mereda.
BPS Kabupaten Nunukan menilai kondisi ini sebagai sinyal positif bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas ekonomi daerah masih baik.
Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan terutama pada komoditas yang berkontribusi besar terhadap inflasi, seperti kebutuhan pokok dan konsumsi rumah tangga.
“Pemantauan harga akan terus kami lakukan secara rutin, sehingga data statistik yang akurat dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi daerah,” tutupnya. (*Rls-BPS)
Discussion about this post