NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus mematangkan rencana pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan melalui kerja sama dengan KRAFTIA Corporation.
Hal ini dibahas dalam pertemuan teknis yang digelar pada Kamis (9/04/2026), di Ruang Rapat Forkopimda Lantai 1 Kantor Bupati Nunukan.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembangkit listrik hibrid yang menggabungkan tenaga surya (PLTS) dan biomassa (PLTBm) di wilayah Nunukan.
Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih.
KRAFTIA Corporation sendiri merupakan perusahaan teknologi asal Kyushu, Jepang, yang berfokus pada pengembangan inovasi ramah lingkungan dengan visi menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan berkelanjutan melalui energi hijau.
Rapat dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setkab Nunukan, Sirajuddin, didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Juni Mardiansyah serta Kepala Dinas Perhubungan Nunukan H. Abdul Munir dan perwakilan KRAFTIA Corporation bersama sejumlah perangkat daerah terkait.
Sirajuddin menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya pada 3 Desember 2025.
“Pertemuan ini penting untuk melihat perkembangan proyek sekaligus mencari solusi atas kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.
Fokus pembahasan diarahkan pada progres pembangunan PLTS dan PLTBm yang direncanakan berlokasi di Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, proyek ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia dengan lokus di Kabupaten Nunukan, melibatkan PLN Unit Layanan Nunukan, serta didukung pendanaan dari New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).
Dalam paparannya, perwakilan KRAFTIA Corporation, Akbar, menjelaskan bahwa proyek yang diinisiasi sejak 2024 ini mengalami penyesuaian, terutama akibat kenaikan biaya pada beberapa komponen utama.
“Terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan dari perencanaan awal, sementara NEDO telah menetapkan batasan biaya yang tidak dapat dilampaui,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pembengkakan anggaran sempat mencapai sekitar Rp140 miliar, yang dipengaruhi oleh kenaikan biaya konstruksi pembangkit biomassa, pekerjaan sipil, serta transportasi bahan baku tandan kosong kelapa sawit.
“Kondisi per Maret 2026 menunjukkan adanya peningkatan biaya yang cukup besar dibandingkan perencanaan awal, sehingga proyek ini sempat berisiko tidak dapat dilanjutkan,” tambahnya.
Namun demikian, berbagai langkah efisiensi telah dilakukan, di antaranya melalui desain ulang pekerjaan sipil, negosiasi dengan produsen peralatan, serta koordinasi dengan kementerian terkait untuk memperoleh pembebasan pajak karena proyek ini merupakan hibah.
Penyesuaian juga dilakukan pada kapasitas PLTS dari rencana awal 1,8 MWp menjadi 1,3 MWp, bahkan disiapkan opsi hingga 0,65 MWp guna menjaga keseimbangan anggaran.
“Langkah ini kami ambil agar proyek tetap berjalan tanpa mengurangi fungsi utamanya dalam menjaga keandalan listrik di Nunukan,” ujar Akbar.
Dalam pertemuan tersebut, aspek kesiapan lahan menjadi perhatian utama, perwakilan KRAFTIA Corporation, Ida, menegaskan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Nunukan difokuskan pada penyediaan dan pematangan lahan.
Dari total lahan sekitar 3,5 hektare dengan pembagian area untuk pembangkit biomassa, PLTS, dan penyimpanan bahan baku, yang telah disiapkan, pemerintah daerah diminta untuk mematangkan lahan seluas kurang lebih 0,8 hektare di area yang lebih datar untuk lokasi fasilitas biomassa.
Langkah ini diperlukan untuk mendukung efisiensi pembangunan, terutama dalam mengurangi pekerjaan konstruksi sipil seperti pemotongan dan penimbunan tanah.
“Kami tetap berkomitmen bahwa meskipun ada penyesuaian, tujuan utama proyek ini tidak berubah, yaitu memastikan pasokan listrik tetap stabil, terutama saat terjadi pemadaman,” ujar Ida.
Ia juga menambahkan bahwa proyek ini merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Jepang kepada Indonesia, sehingga standar spesifikasi dan keselamatan harus memenuhi ketentuan yang tinggi.
“Kami ingin memastikan kualitas dan aspek keselamatan benar-benar terjaga,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sirajuddin menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan akan segera melakukan pembahasan internal untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kesiapan lahan yang diminta.
“Kami akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini agar keputusan yang diambil tepat dan mendukung kelancaran proyek,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak akan kembali menggelar pertemuan dalam waktu dekat guna memastikan keberlanjutan proyek.
Dalam kesempatan yang sama, Akbar juga memaparkan kapasitas terbaru pembangkit, yakni biomassa sekitar 2,5 megawatt dengan kapasitas maksimal hingga 3 megawatt, serta PLTS sebesar 650 kilowatt peak dengan dukungan baterai sekitar 2,8 megawatt.
Pimpinan ULP PLN Nunukan, Rendra, menyatakan dukungan penuh terhadap proyek tersebut.
“Kami sangat mendukung program energi baru terbarukan ini, dari sisi sistem, kami sudah siap dan tinggal menunggu realisasi proyek,” tutupnya. (*)
Discussion about this post