Proyek Rel Kereta Kaltara Kian Dekat, Investor Siap Biayai Tanpa Dana Pemerintah

JAKARTA – Harapan menghadirkan transportasi kereta api di Kalimantan Utara (Kaltara) semakin mendekati kenyataan seiring masuknya minat investasi besar dari sektor swasta.

Hal tersebut terungkap dalam audiensi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) di Kantor Badan Penghubung Kaltara, Jakarta, Selasa (21/4).

Direktur Utama PT INTRA, Rully Noviandar, menyampaikan kesiapan perusahaan untuk menggarap proyek pembangunan jaringan kereta api dengan nilai investasi sekitar Rp20 hingga Rp25 triliun. Seluruh pendanaan direncanakan berasal dari investor tanpa melibatkan APBD maupun APBN.

Selain pembangunan infrastruktur, proyek ini juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi melalui penciptaan sekitar 2.000 lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Gubernur Zainal menyambut baik rencana tersebut dan menilai kehadiran kereta api akan menjadi tonggak penting dalam peningkatan konektivitas wilayah di Kaltara.

“Ini peluang besar bagi daerah untuk mempercepat pembangunan dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jaringan kereta api nantinya diharapkan mampu menghubungkan berbagai wilayah strategis di Kaltara serta membuka peluang konektivitas dengan kawasan luar, termasuk negara tetangga dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rencana ini sebenarnya telah lama disiapkan pemerintah daerah. Sejak 2015, pengembangan kereta api di Kaltara sudah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030.

Sekretaris DPMPTSP Kaltara, Rahman Putrayani, menyebut dokumen tersebut telah melewati tahap studi kelayakan (FS) dan Detail Engineering Design (DED), sehingga hanya memerlukan penyesuaian terbaru.

“Saat ini fokus kita pada pembaruan masterplan dan penyelesaian aspek hukum kerja sama,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Bapperida juga tengah mematangkan perencanaan agar proyek dapat segera direalisasikan.

Gubernur berharap proses kerja sama dapat segera difinalisasi, sehingga penandatanganan kesepakatan bisa dilaksanakan di Tanjung Selor sebagai ibu kota provinsi.

Audiensi ini turut dihadiri Ketua DPRD Kaltara, Bupati Bulungan Syarwani, Wakil Bupati Malinau Jakaria, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan OPD terkait.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek kereta api di Kaltara telah memasuki tahap yang lebih konkret menuju realisasi. (dkisp)