Supa’ad Hadianto: Jangan Terburu-buru Nonaktifkan 17 Ribu Peserta BPJS Pemda

TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, meminta Pemerintah Provinsi Kaltara tidak terburu-buru menonaktifkan 17.314 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBPU) yang selama ini dibiayai melalui APBD Provinsi Kaltara.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat, terutama warga yang masih bergantung pada jaminan kesehatan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Supa’ad saat rapat dengar pendapat antara DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara dan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan yang membahas keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC), Rabu (17/6/2026).

“Yang mau dicabut ini jangan dicabut dulu. Kita sesuaikan dulu sampai bulan September saat pembahasan APBD Perubahan,” kata Supa’ad.

Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini tidak mudah menyusul berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada penurunan APBD Kaltara. Namun demikian, ia menilai anggaran yang tersedia masih cukup untuk mempertahankan kepesertaan hingga beberapa bulan ke depan.

Menurut Supa’ad, pemerintah perlu lebih fokus memastikan validitas data penerima bantuan agar program BPJS yang dibiayai daerah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

“Yang harus kita jamin adalah masyarakat tidak mampu. Jangan sampai bantuan ini justru dinikmati oleh mereka yang sebenarnya mampu,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur kepesertaan PBPU daerah agar selaras dengan kondisi fiskal saat ini.

Supa’ad juga mengusulkan agar pembahasan persoalan BPJS tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi turut melibatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk mencari solusi bersama.

“Kesehatan adalah urusan wajib pemerintah. Karena itu, perlindungan kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia menambahkan, program BPJS yang dibiayai pemerintah daerah telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perlu terus dijaga keberlanjutannya.

“BPJS ini harus tetap jalan karena manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)