Rabu, Juni 17, 2026
Kaltara Grande News
Advertisement
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
Kaltara Grande News
No Result
View All Result
Home Kalimantan Utara DPRD Kaltara

Supa’ad Hadianto: Jangan Terburu-buru Nonaktifkan 17 Ribu Peserta BPJS Pemda

by Grande Media
17/06/2026
in DPRD Kaltara, Kalimantan Utara
0
Supa’ad Hadianto: Jangan Terburu-buru Nonaktifkan 17 Ribu Peserta BPJS Pemda

Supa’ad Hadianto mendorong perlindungan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah penyesuaian data peserta BPJS.

Share on FacebookShare on Twitter

TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, meminta Pemerintah Provinsi Kaltara tidak terburu-buru menonaktifkan 17.314 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBPU) yang selama ini dibiayai melalui APBD Provinsi Kaltara.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat, terutama warga yang masih bergantung pada jaminan kesehatan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Supa’ad saat rapat dengar pendapat antara DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara dan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan yang membahas keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC), Rabu (17/6/2026).

“Yang mau dicabut ini jangan dicabut dulu. Kita sesuaikan dulu sampai bulan September saat pembahasan APBD Perubahan,” kata Supa’ad.

Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini tidak mudah menyusul berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada penurunan APBD Kaltara. Namun demikian, ia menilai anggaran yang tersedia masih cukup untuk mempertahankan kepesertaan hingga beberapa bulan ke depan.

Menurut Supa’ad, pemerintah perlu lebih fokus memastikan validitas data penerima bantuan agar program BPJS yang dibiayai daerah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

“Yang harus kita jamin adalah masyarakat tidak mampu. Jangan sampai bantuan ini justru dinikmati oleh mereka yang sebenarnya mampu,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur kepesertaan PBPU daerah agar selaras dengan kondisi fiskal saat ini.

Supa’ad juga mengusulkan agar pembahasan persoalan BPJS tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi turut melibatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk mencari solusi bersama.

“Kesehatan adalah urusan wajib pemerintah. Karena itu, perlindungan kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia menambahkan, program BPJS yang dibiayai pemerintah daerah telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perlu terus dijaga keberlanjutannya.

“BPJS ini harus tetap jalan karena manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Tags: BPJS KesehatanBPJS Pemda.dprd kaltaraDTSENJKNKalimantan Utarakaltara grandekomisi IV dprd kaltaraPBPUpemprov kaltaraSupa’ad HadiantotarakanUHC
Previous Post

Syamsuddin Arfah Minta Pemprov Kaltara Pertahankan Pembiayaan 17 Ribu Peserta JKN

Next Post

Anggota DPRD Kaltara Arming Hadiri Ziarah TMP dan Peringatan Bulan Bung Karno di Nunukan

Berita Lainnya

Anggota DPRD Kaltara Arming Hadiri Ziarah TMP dan Peringatan Bulan Bung Karno di Nunukan
DPRD Kaltara

Anggota DPRD Kaltara Arming Hadiri Ziarah TMP dan Peringatan Bulan Bung Karno di Nunukan

17/06/2026
Syamsuddin Arfah Minta Pemprov Kaltara Pertahankan Pembiayaan 17 Ribu Peserta JKN
Kalimantan Utara

Syamsuddin Arfah Minta Pemprov Kaltara Pertahankan Pembiayaan 17 Ribu Peserta JKN

17/06/2026
Komisi IV DPRD Kaltara Soroti Rencana Penonaktifan 17.314 Peserta JKN
DPRD Kaltara

Komisi IV DPRD Kaltara Soroti Rencana Penonaktifan 17.314 Peserta JKN

17/06/2026
DPRD Kaltara Dorong Solusi Berkeadilan atas Polemik Tambang Emas Sekatak
DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Dorong Solusi Berkeadilan atas Polemik Tambang Emas Sekatak

16/06/2026
Komisi IV DPRD Kaltara Dorong Penyelesaian Hak Keuangan Pimpinan BAZNAS Secara Transparan
DPRD Kaltara

Komisi IV DPRD Kaltara Dorong Penyelesaian Hak Keuangan Pimpinan BAZNAS Secara Transparan

15/06/2026
Sekprov Kaltara Tekankan Pentingnya Data Akurat untuk Pembangunan Daerah
Kalimantan Utara

Sekprov Kaltara Tekankan Pentingnya Data Akurat untuk Pembangunan Daerah

15/06/2026
Next Post
Anggota DPRD Kaltara Arming Hadiri Ziarah TMP dan Peringatan Bulan Bung Karno di Nunukan

Anggota DPRD Kaltara Arming Hadiri Ziarah TMP dan Peringatan Bulan Bung Karno di Nunukan

Discussion about this post

Kaltara Grande News

Tentang Kami

  • Home
  • Iklan & Advetorial
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi & Manajemen
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Follow Us

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.