Selasa, September 22, 2026
Kaltara Grande News
Advertisement
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
Kaltara Grande News
No Result
View All Result
Home Kalimantan Utara DPRD Kaltara

Supa’ad Hadianto: Jangan Terburu-buru Nonaktifkan 17 Ribu Peserta BPJS Pemda

by Grande Media
17/06/2026
in DPRD Kaltara, Kalimantan Utara
0
Supa’ad Hadianto: Jangan Terburu-buru Nonaktifkan 17 Ribu Peserta BPJS Pemda

Supa’ad Hadianto mendorong perlindungan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah penyesuaian data peserta BPJS.

Share on FacebookShare on Twitter

TARAKAN – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto, meminta Pemerintah Provinsi Kaltara tidak terburu-buru menonaktifkan 17.314 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBPU) yang selama ini dibiayai melalui APBD Provinsi Kaltara.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat, terutama warga yang masih bergantung pada jaminan kesehatan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Supa’ad saat rapat dengar pendapat antara DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara dan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan yang membahas keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC), Rabu (17/6/2026).

“Yang mau dicabut ini jangan dicabut dulu. Kita sesuaikan dulu sampai bulan September saat pembahasan APBD Perubahan,” kata Supa’ad.

Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini tidak mudah menyusul berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada penurunan APBD Kaltara. Namun demikian, ia menilai anggaran yang tersedia masih cukup untuk mempertahankan kepesertaan hingga beberapa bulan ke depan.

Menurut Supa’ad, pemerintah perlu lebih fokus memastikan validitas data penerima bantuan agar program BPJS yang dibiayai daerah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

“Yang harus kita jamin adalah masyarakat tidak mampu. Jangan sampai bantuan ini justru dinikmati oleh mereka yang sebenarnya mampu,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur kepesertaan PBPU daerah agar selaras dengan kondisi fiskal saat ini.

Supa’ad juga mengusulkan agar pembahasan persoalan BPJS tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi turut melibatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk mencari solusi bersama.

“Kesehatan adalah urusan wajib pemerintah. Karena itu, perlindungan kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia menambahkan, program BPJS yang dibiayai pemerintah daerah telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perlu terus dijaga keberlanjutannya.

“BPJS ini harus tetap jalan karena manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Tags: BPJS KesehatanBPJS Pemda.dprd kaltaraDTSENJKNKalimantan Utarakaltara grandekomisi IV dprd kaltaraPBPUpemprov kaltaraSupa’ad HadiantotarakanUHC
Previous Post

Syamsuddin Arfah Minta Pemprov Kaltara Pertahankan Pembiayaan 17 Ribu Peserta JKN

Next Post

Anggota DPRD Kaltara Arming Hadiri Ziarah TMP dan Peringatan Bulan Bung Karno di Nunukan

Berita Lainnya

Bazar Kodim 0911 Nunukan, Warga Nikmati Sembako dan Sayuran Segar dengan Harga Terjangkau
Daerah

Bazar Kodim 0911 Nunukan, Warga Nikmati Sembako dan Sayuran Segar dengan Harga Terjangkau

22/09/2026
Bazar HUT ke-81 TNI AL Disambut Warga, Harga Sembako Lebih Terjangkau
Daerah

Bazar HUT ke-81 TNI AL Disambut Warga, Harga Sembako Lebih Terjangkau

22/09/2026
Polda Kaltara Minta BUJP Perkuat SDM dan Standar Pelayanan Keamanan
Kalimantan Utara

Polda Kaltara Minta BUJP Perkuat SDM dan Standar Pelayanan Keamanan

21/09/2026
Polda Kaltara dan BPK Perkuat Sinergi, Bahas Pemeriksaan hingga Kerugian Negara
Kalimantan Utara

Polda Kaltara dan BPK Perkuat Sinergi, Bahas Pemeriksaan hingga Kerugian Negara

21/09/2026
Empat Kali Terjerat Kasus Serupa, N Diduga Kembali Berangkatkan PMI Nonprosedural ke Malaysia
Daerah

Empat Kali Terjerat Kasus Serupa, N Diduga Kembali Berangkatkan PMI Nonprosedural ke Malaysia

21/09/2026
Kamran Daik: Sumingkawot Harus Tetap Hidup di Tengah Generasi Muda
Kalimantan Utara

Kamran Daik: Sumingkawot Harus Tetap Hidup di Tengah Generasi Muda

19/09/2026
Next Post
Anggota DPRD Kaltara Arming Hadiri Ziarah TMP dan Peringatan Bulan Bung Karno di Nunukan

Anggota DPRD Kaltara Arming Hadiri Ziarah TMP dan Peringatan Bulan Bung Karno di Nunukan

Peringati Bulan Bung Karno, PDI Perjuangan Nunukan Gelar Ziarah Pahlawan dan Salurkan Bantuan untuk Warga Kurang Mampu

Peringati Bulan Bung Karno, PDI Perjuangan Nunukan Gelar Ziarah Pahlawan dan Salurkan Bantuan untuk Warga Kurang Mampu

PMI Nunukan Pastikan Stok Darah Aman

PMI Nunukan Pastikan Stok Darah Aman

Discussion about this post

Kaltara Grande News

Tentang Kami

  • Home
  • Iklan & Advetorial
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi & Manajemen
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Follow Us

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.