JAKARTA – DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong agar pembangunan ruas jalan Malinau-Krayan menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Pertemuan itu digelar sebagai upaya mempercepat penanganan infrastruktur di kawasan perbatasan yang selama ini menjadi tantangan utama bagi masyarakat, terutama di wilayah Krayan dan sekitarnya.
Dalam audiensi, DPRD Kaltara menyoroti kondisi ruas jalan Malinau-Krayan yang mengalami kerusakan di sejumlah titik sehingga menghambat akses transportasi, distribusi barang, serta pelayanan dasar kepada masyarakat.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga. Biaya logistik meningkat, harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) melonjak, sementara masyarakat di wilayah perbatasan masih bergantung pada pasokan barang dari Malaysia.
Situasi itu semakin mendapat perhatian setelah Krayan Selatan ditetapkan dalam status tanggap darurat akibat kerusakan infrastruktur jalan yang semakin parah.
Melalui BNPP, DPRD Kaltara meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan agar tersedia kebijakan dan dukungan anggaran khusus bagi percepatan pembangunan jalan di kawasan perbatasan.
DPRD menilai pembangunan ruas Malinau-Krayan bukan hanya untuk membuka akses transportasi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing kawasan perbatasan.
Selain itu, keberadaan jalan yang memadai diyakini akan memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar sekaligus mendukung pengamanan perbatasan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melalui sinergi antara DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, BNPP, dan kementerian terkait, pembangunan jalan Malinau-Krayan diharapkan dapat dipercepat sehingga berfungsi optimal sebelum tahun 2029 sesuai target yang telah ditetapkan. (*)
Discussion about this post