TARAKAN – Validasi dan sinkronisasi data menjadi perhatian dalam pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat di Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kaltara pada tahun 2027 hanya mampu mengalokasikan Rp6,14 miliar untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Anggota Komisi VI DPRD Kaltara, Supaad Hadianto, mengatakan anggaran tersebut diperkirakan dapat menjangkau sekitar 12 ribu hingga 13 ribu masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus memastikan data penerima bantuan benar-benar valid agar pembiayaan dapat tepat sasaran.
“Untuk tahun 2027, APBD kita hanya bisa meng-cover Rp6,14 miliar. Kalau dikalkulasikan, sekitar 12 sampai 13 ribu masyarakat Kaltara yang bisa dibiayai APBD provinsi,” kata Supaad saat melaksanakan reses di Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat memiliki sejumlah skema. Ada peserta PBI JKN yang dibiayai pemerintah pusat, peserta mandiri yang membayar iuran secara pribadi, serta peserta yang pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah melalui APBD.
Kondisi tersebut, kata Supaad, membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembiayaan.
Menurutnya, masyarakat yang belum dapat dijangkau melalui anggaran Pemerintah Provinsi Kaltara dapat dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing.
Supaad menilai proses validasi data menjadi langkah penting untuk menentukan masyarakat yang dapat dibiayai oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Sehingga nanti bisa divalidasi semua. Mana yang bisa dibantu lewat provinsi, mana yang bisa dibantu oleh kabupaten/kota. Ini kan masalah data, apalagi sekarang datanya adalah data secara nasional,” ujarnya.
Politisi tersebut mengakui dirinya berharap alokasi pembiayaan PBI JKN dari APBD provinsi dapat lebih besar. Namun, hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 menunjukkan kemampuan fiskal daerah saat ini hanya memungkinkan penganggaran sebesar Rp6,14 miliar.
Ia berharap koordinasi antarpemerintah daerah dapat memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses terhadap jaminan kesehatan, meski pembiayaan harus dibagi berdasarkan kemampuan anggaran masing-masing daerah.
“BPJS ini bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena menyangkut kesehatan. Karena itu, perlu ada sinergi agar masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan jaminan,” pungkasnya.
Discussion about this post