NUNUKAN – Semangat masyarakat untuk membangun usaha kecil harus diimbangi dengan kemudahan akses terhadap informasi dan program pemberdayaan. Jangan sampai warga yang ingin mandiri secara ekonomi justru berhenti karena tidak memahami prosedur untuk mendapatkan dukungan pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., saat menggelar reses bersama komunitas majelis taklim di Jalan Antasari, Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan itu, sejumlah peserta mengaku masih membutuhkan informasi mengenai tata cara memperoleh bantuan usaha. Pertanyaan juga muncul terkait pembentukan kelompok usaha yang menjadi salah satu persyaratan untuk mengakses sejumlah program pemerintah.
Nasir mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih adanya jarak antara program yang disiapkan pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya dibiarkan mencari informasi dan memahami prosedur sendiri tanpa adanya pendampingan.
“Jangan biarkan masyarakat kebingungan sendiri ketika ingin membentuk kelompok usaha. Kalau mereka belum tahu caranya, pemerintah harus membantu memberikan penjelasan dan pendampingan,” ujar Nasir.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, keberadaan program bantuan akan lebih efektif apabila disertai pelayanan informasi yang mudah dijangkau masyarakat.
Selain bantuan modal dan sarana produksi, pelaku usaha kecil juga membutuhkan pendampingan dalam meningkatkan kualitas produk, mengatur keuangan, memperluas pemasaran, mengurus legalitas usaha hingga memperoleh akses permodalan.
“Usaha kecil masyarakat sering kali memiliki potensi besar. Tetapi tanpa pendampingan, mereka sulit berkembang. Karena itu, pemerintah harus hadir membantu meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku usaha,” katanya.
Nasir berharap perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UMKM dapat lebih aktif menjangkau masyarakat, terutama kelompok-kelompok usaha kecil yang belum tersentuh program pemberdayaan.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat semangat warga untuk berusaha sebagai modal penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Aspirasi yang dihimpun dalam agenda reses tersebut, lanjut Nasir, akan menjadi catatan untuk dikomunikasikan dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan DPRD Kaltara.
“Semangat masyarakat untuk berusaha harus kita sambut dengan pelayanan yang memudahkan, sehingga program pemberdayaan benar-benar bisa dirasakan oleh mereka yang membutuhkan,” pungkasnya.








Discussion about this post