TANJUNG SELOR – Upaya memperkecil kesenjangan akses terhadap ilmu pengetahuan di Kalimantan Utara mendapat dorongan melalui persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
DPRD Kaltara berharap regulasi tersebut menjadi instrumen untuk memastikan masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah perbatasan, pedalaman dan kepulauan, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses buku dan bahan bacaan bermutu.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, mengatakan pembentukan regulasi ini memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pembentukan peraturan daerah.
Menurutnya, Ranperda Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara.
“Ranperda ini diharapkan menjadi fondasi kebijakan dalam mengakselerasi pemerataan literasi di Kalimantan Utara. Sebab, seluruh masyarakat berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses bahan bacaan bermutu,” ujar Syamsuddin.
Ia mengatakan kondisi geografis Kaltara menuntut adanya kebijakan yang mampu menjangkau masyarakat secara merata. Jarak dan aksesibilitas tidak boleh menjadi penghalang bagi warga di wilayah terluar untuk memperoleh fasilitas pendidikan dan bahan bacaan.
Menurut Syamsuddin, kawasan perbatasan dan pedalaman seperti Krayan memiliki tantangan tersendiri yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan maupun pedalaman memiliki keterbatasan akses terhadap buku dan fasilitas literasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Selain pemerataan akses, Ranperda tersebut juga memberikan perhatian terhadap pengembangan bahan bacaan yang memuat nilai dan kekayaan lokal Kalimantan Utara. Buku teks bermuatan lokal diharapkan dapat memperkenalkan sejarah, budaya, bahasa daerah serta kearifan lokal kepada generasi muda.
Syamsuddin mengatakan pengembangan budaya literasi juga harus berjalan seiring dengan penguatan ekosistem perbukuan di daerah. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pembinaan bagi penulis, penerjemah dan pelaku industri perbukuan lokal.
“Pengembangan literasi tidak hanya berfokus pada peningkatan minat baca, tetapi juga mendorong tumbuhnya kreativitas dan produktivitas masyarakat daerah,” ujarnya.
Dalam pembahasannya, Ranperda tersebut mendapat persetujuan dari seluruh fraksi DPRD Kaltara dengan sejumlah catatan. Salah satunya, pelaksanaan program literasi harus masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah secara terukur agar tidak berhenti sebagai agenda seremonial.
DPRD Kaltara juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi regulasi. Program pengembangan literasi diharapkan dapat menyentuh berbagai ruang kehidupan masyarakat, mulai dari sekolah, taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa hingga lingkungan keluarga.
“Harapan kami, regulasi ini benar-benar diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. DPRD akan terus mengawal agar pengembangan perbukuan dan budaya literasi dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Utara,” pungkasnya.








Discussion about this post