NUNUKAN – Pemerataan pembangunan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga peningkatan pelayanan publik menjadi sejumlah catatan Fraksi Gerindra dan Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) DPRD Kabupaten Nunukan terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kedua fraksi tersebut turut memberikan perhatian terhadap arah kebijakan anggaran pemerintah daerah agar tidak hanya berorientasi pada belanja birokrasi, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga wilayah pedalaman dan perbatasan.
Catatan tersebut merupakan bagian dari substansi pandangan umum kedua fraksi dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Nunukan dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan atas Raperda APBD 2027, Rabu (18/11/2026).
Berbeda dengan fraksi lainnya, pandangan umum Fraksi Gerindra dan Fraksi KKN tidak dibacakan dalam rapat paripurna karena anggota fraksi yang bersangkutan berhalangan hadir.
Pandangan Fraksi Gerindra diperoleh melalui keterangan staf ahli fraksi, sedangkan Fraksi KKN akan menyampaikan pandangan umumnya secara langsung kepada pimpinan DPRD.
Gerindra Soroti Ketergantungan Dana Transfer
Dalam substansi pandangannya, Fraksi Gerindra menyoroti struktur pendapatan Kabupaten Nunukan yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Sementara itu, kontribusi PAD dinilai masih perlu ditingkatkan melalui penggalian berbagai potensi ekonomi daerah.
Gerindra mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak, retribusi, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan ekonomi lokal.
Upaya peningkatan PAD tersebut diharapkan dilakukan secara terukur tanpa menambah beban masyarakat kecil.
Selain pendapatan, Gerindra juga meminta pemerintah melakukan pengendalian belanja operasional birokrasi agar alokasi anggaran lebih banyak diarahkan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik menjadi sektor yang diminta mendapat perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, terutama wilayah pedalaman dan perbatasan yang masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas.
Pertanyakan Potensi Kesenjangan Pendanaan Rp200 Miliar
Persoalan kemampuan fiskal daerah turut menjadi perhatian Fraksi Gerindra.
Fraksi ini mencermati adanya defisit RAPBD sebesar Rp25 miliar serta potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar akibat penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan mengenai strategi menjaga stabilitas fiskal agar pelaksanaan program pembangunan tidak terganggu.
Termasuk apabila pemerintah mempertimbangkan alternatif pembiayaan melalui skema pinjaman daerah, Gerindra meminta agar risiko dan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pinjaman diperhitungkan secara matang.
Di sisi lain, penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Gerindra mendorong program pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, dan peternak agar dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pada prinsipnya, Fraksi Gerindra mendukung pembahasan RAPBD 2027 untuk dilanjutkan. Namun, pemerintah diminta memastikan kebijakan anggaran disusun secara sehat, realistis, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
KKN Minta Anggaran Dibagi Merata ke Seluruh Kecamatan
Sementara itu, Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) memberikan penekanan pada pemerataan alokasi anggaran di seluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan.
Dalam substansi pandangannya, KKN meminta pemerintah daerah membagi belanja APBD 2027 secara proporsional dan memperhatikan kebutuhan masing-masing wilayah.
Fraksi ini juga mendorong optimalisasi PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Tidak hanya persoalan alokasi anggaran, KKN turut menyoroti sejumlah kebutuhan pelayanan publik yang dinilai harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Di antaranya perbaikan infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penataan pasar dan kawasan pedagang.
KKN mengingatkan agar APBD tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi harus mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pokir DPRD Diminta Jadi Perhatian
Hal lain yang menjadi penekanan Fraksi KKN adalah pentingnya mengakomodasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang bersumber dari hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat.
Menurut substansi pandangan fraksi, Pokir DPRD merupakan salah satu saluran untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya tersentuh program pembangunan pemerintah daerah.
Karena itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian terhadap usulan tersebut, khususnya untuk menjangkau wilayah yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar.
KKN juga menegaskan agar seluruh masukan dan pandangan fraksi dalam proses pembahasan RAPBD ditanggapi secara rasional dan substantif, bukan sekadar menjadi formalitas.
Dengan demikian, pembahasan anggaran diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Sama-sama Tekankan Kepentingan Masyarakat
Meski tidak dibacakan dalam rapat paripurna, substansi pandangan Fraksi Gerindra dan KKN memperlihatkan sejumlah perhatian yang sejalan, terutama mengenai pemerataan pembangunan, optimalisasi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kedua fraksi menginginkan agar RAPBD Kabupaten Nunukan 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.
Mulai dari kawasan perkotaan, wilayah kepulauan, hingga pedalaman dan perbatasan, alokasi anggaran diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat Kabupaten Nunukan. (*)











Discussion about this post