NUNUKAN – Persoalan infrastruktur jalan di Sembakung, banjir tahunan di Sebatik Barat, hingga keterbatasan fasilitas kesehatan di Sebatik menjadi sejumlah perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Nunukan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Melalui pandangan umumnya, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan kebijakan anggaran tahun 2027 lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Nunukan, Rabu (18/11/2026) sore, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Nunukan. Pandangan umum Fraksi PKS dibacakan oleh anggota DPRD Nunukan, Hasbi.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Nunukan atas penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda APBD 2027. Namun, PKS mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk mengesampingkan kebutuhan masyarakat.
“Keterbatasan anggaran sudah seharusnya menjadi alasan untuk semakin cermat menentukan prioritas, bukan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat,” demikian penegasan Fraksi PKS dalam pandangan umumnya.
Fraksi PKS menilai program yang masuk dalam APBD harus memiliki manfaat nyata, terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman, serta daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Salah satu persoalan yang mendapat sorotan adalah kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Sembakung dan sekitarnya yang dinilai sudah sangat memprihatinkan. Pemerintah daerah diminta melakukan pembangunan secara bertahap, tetapi tetap berkelanjutan agar jalan yang telah diperbaiki tidak kembali mengalami kerusakan akibat lambatnya penanganan ruas lainnya.
Selain jalan, Fraksi PKS juga menyoroti pembangunan jembatan di wilayah Sembakung yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Meski sudah dapat dilalui, kondisi jembatan tersebut dinilai masih menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
“Pembangunan boleh dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran, tetapi harus berkelanjutan. Jangan sampai ruas jalan yang sudah diperbaiki kembali rusak karena penanganan ruas jalan berikutnya terlalu lama tertunda,” tegas Fraksi PKS.
Banjir Sebatik Barat dan Fasilitas Kesehatan Jadi Perhatian
Persoalan banjir tahunan di Kecamatan Sebatik Barat juga menjadi catatan penting Fraksi PKS. Pemerintah daerah didorong melakukan normalisasi sungai dan memperbaiki drainase di sepanjang jalan poros, khususnya pada titik-titik yang belum tertangani di Desa Binalawan dan Desa Setabu.
Menurut Fraksi PKS, banjir tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi karena tempat usaha warga ikut terendam.
“Persoalan ini membutuhkan penanganan yang serius dan berkelanjutan, bukan sekadar penanganan sementara setiap kali banjir terjadi,” demikian disampaikan dalam pandangan umum tersebut.
Di sektor kesehatan, Fraksi PKS secara khusus meminta pemerintah daerah memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit Pratama Sebatik. Kebutuhan yang disoroti meliputi pembangunan gedung perawatan, fasilitas manajemen, drainase, ruang pemulasaran jenazah, hingga pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.
Fraksi PKS menilai kelengkapan fasilitas dan ketersediaan tenaga kesehatan menjadi faktor penting agar masyarakat Sebatik dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa harus selalu bergantung pada fasilitas kesehatan di pusat Kabupaten Nunukan.
Sementara di bidang pendidikan, Fraksi PKS turut mengusulkan perhatian terhadap kebutuhan bus sekolah. Di wilayah perkotaan Nunukan, masih terdapat anak-anak yang harus berjalan kaki cukup jauh untuk mencapai sekolah.
Salah satu yang disoroti adalah kondisi kendaraan operasional UPTD di SMP Negeri 2 Nunukan yang dinilai sudah kurang layak digunakan. Kebutuhan transportasi sekolah juga diminta menjadi perhatian pemerintah daerah di wilayah Sembakung.
“Kami berharap tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan memperoleh pelayanan dasar hanya karena kondisi geografis, jauhnya jarak, atau keterbatasan sarana dan prasarana,” menjadi salah satu penekanan Fraksi PKS.
Minta PAD Dioptimalkan Tanpa Bebani Masyarakat
Selain pembangunan dan pelayanan publik, Fraksi PKS juga mencermati struktur pendapatan daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi ekonomi dan sumber-sumber pendapatan yang sah.
Namun, optimalisasi tersebut diminta tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha kecil. Upaya peningkatan PAD dinilai perlu dilakukan melalui penguatan pendataan, pengawasan, perbaikan pelayanan, serta pengelolaan aset daerah.
Fraksi PKS juga menyoroti komposisi belanja daerah yang masih memberikan porsi cukup besar terhadap belanja operasi. Pemerintah daerah diminta mengevaluasi belanja yang kurang mendesak agar ruang anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan program yang langsung dirasakan masyarakat dapat diperkuat.
Terkait perubahan proyeksi pendapatan daerah menjadi sekitar Rp1,407 triliun dan potensi kesenjangan pembiayaan sekitar Rp200 miliar, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah menyusun perencanaan yang realistis dan mengutamakan program yang benar-benar mendesak.
“Jangan sampai target pembangunan disusun terlalu tinggi, tetapi tidak diikuti kepastian kemampuan pembiayaan,” tegas Fraksi PKS.
PKS juga mendorong pemerintah daerah lebih proaktif memperjuangkan dukungan program pembangunan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Menurut mereka, pembangunan Kabupaten Nunukan tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan APBD.
Mengenai penjajakan alternatif pembiayaan melalui pinjaman daerah, Fraksi PKS menyatakan memahami bahwa langkah tersebut masih sebatas penjajakan dan belum menjadi keputusan untuk menarik pinjaman. Fraksi ini mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang tetap mengedepankan kajian dan prinsip kehati-hatian.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKS menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan perencanaan maupun pelaksanaan APBD. Pengawasan harus diperkuat agar penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan secara administratif, tetapi menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran.
“Tujuan kita bukan sekadar menyusun dan menetapkan anggaran, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan,” demikian penegasan Fraksi PKS.
Seluruh catatan tersebut diharapkan menjadi bahan perhatian pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan RAPBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 selanjutnya. (*)









Discussion about this post