NUNUKAN – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 mendapat sejumlah catatan kritis dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Nunukan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah potensi kesenjangan pendanaan mencapai Rp200 miliar, yang dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka dari pemerintah daerah.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Nunukan dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan atas Raperda APBD 2027, Rabu (18/11/2026).
Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh Ramsah dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Nunukan, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, mulai pukul 15.45 WITA.
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam rancangan anggaran yang harus dijelaskan pemerintah daerah, terutama menyangkut kemampuan fiskal, komposisi belanja, hingga kepastian sumber pembiayaan pembangunan.
Fraksi Demokrat mengungkapkan, dalam nota keuangan RAPBD awal disebutkan adanya defisit sebesar Rp25 miliar yang direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Namun, pada bagian perkembangan informasi fiskal, pemerintah daerah menyampaikan proyeksi pendapatan sebesar Rp1,407 triliun, sementara kebutuhan belanja mencapai Rp1,607 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar.
“Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan secara tegas, dari mana pemerintah daerah akan memperoleh sumber pembiayaan untuk menutup kesenjangan sebesar Rp200 miliar tersebut,” demikian salah satu penegasan dalam pandangan umum yang dibacakan Ramsah.
Fraksi Demokrat juga meminta kepastian apakah pemerintah daerah telah memiliki informasi mengenai tambahan dana transfer dari pemerintah pusat. Jika sumber pembiayaan belum pasti, pemerintah diminta menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dikurangi atau ditunda.
Menurut Fraksi Demokrat, pemerintah daerah tidak boleh menetapkan program dan kegiatan yang belum memiliki kepastian sumber pendanaan karena berpotensi menimbulkan persoalan keuangan pada tahun anggaran berjalan.
Belanja Pegawai Capai 47,4 Persen
Selain persoalan kesenjangan pendanaan, besarnya alokasi belanja pegawai juga menjadi perhatian Fraksi Demokrat.
Dalam dokumen pandangan umum tersebut, Fraksi Demokrat mencatat alokasi belanja pegawai mencapai Rp674,31 miliar dari total belanja daerah sebesar Rp1,421 triliun atau sekitar 47,4 persen.
Fraksi Demokrat mempertanyakan apakah komposisi belanja tersebut sudah seimbang dengan kebutuhan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami meminta pemerintah daerah memastikan agar besarnya belanja pegawai sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, disiplin aparatur, serta produktivitas kinerja ASN,” tegas Fraksi Demokrat.
Fraksi ini mengingatkan agar anggaran daerah tidak terlalu banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat belum terpenuhi secara optimal.
PAD Masih Bergantung pada Transfer Pusat
Persoalan kemandirian fiskal juga menjadi catatan penting. Dari rencana pendapatan daerah sebesar Rp1,396 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya diproyeksikan sebesar Rp110,26 miliar.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan kemampuan keuangan Kabupaten Nunukan yang masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah menyusun strategi peningkatan PAD yang realistis dan terukur, termasuk melalui penggalian potensi ekonomi daerah serta optimalisasi pajak dan retribusi tanpa membebani masyarakat kecil.
Selain itu, pemerintah juga diminta menjelaskan sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan PAD pada 2027.
Pinjaman Daerah Diminta Transparan
Fraksi Demokrat turut memberikan perhatian terhadap penjajakan alternatif pembiayaan melalui skema pinjaman daerah.
Menurut Fraksi Demokrat, pinjaman daerah memang dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh diambil tanpa perhitungan yang matang.
Pemerintah daerah diminta menjelaskan nilai pinjaman yang sedang dijajaki, tujuan penggunaannya, jangka waktu pengembalian, hingga kemampuan APBD dalam membayar pokok dan bunga pinjaman.
“Jangan sampai kebijakan pembiayaan hari ini justru menjadi beban keuangan bagi pemerintahan dan masyarakat di masa mendatang,” demikian penegasan Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya.
Fraksi ini juga meminta setiap rencana pinjaman disampaikan secara transparan kepada DPRD serta didahului kajian kelayakan dan kemampuan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Jangan Terabaikan
Di sektor pembangunan, Fraksi Demokrat mencermati alokasi belanja modal sebesar Rp186,83 miliar. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk jalan, jaringan, dan irigasi mencapai Rp150,51 miliar.
Fraksi Demokrat meminta agar pembangunan infrastruktur benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan pemerataan antarwilayah, mengingat Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik wilayah kepulauan, perbatasan, pedalaman, serta daerah dengan keterbatasan aksesibilitas.
Pemerintah daerah juga diminta menjelaskan wilayah yang menjadi prioritas pembangunan jalan dan jembatan pada 2027, termasuk perhatian terhadap kawasan perbatasan dan pedalaman agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat menegaskan sektor pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas meskipun daerah menghadapi keterbatasan anggaran.
Ketersediaan tenaga guru dan tenaga kesehatan, obat-obatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbaikan sarana pendidikan, serta pemerataan akses layanan dasar di wilayah terpencil menjadi sejumlah hal yang diminta mendapat perhatian pemerintah.
Fraksi Demokrat juga mendorong APBD 2027 lebih berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, pelaku usaha lokal, serta kelompok ekonomi produktif lainnya.
Setiap Rupiah APBD Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Demokrat menyampaikan sembilan poin rekomendasi kepada pemerintah daerah. Di antaranya memperjelas strategi peningkatan PAD, mengevaluasi belanja operasional, memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan pedalaman, serta menjelaskan sumber pembiayaan untuk menutup potensi kesenjangan anggaran Rp200 miliar.
Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah menjamin anggaran pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar tetap terlindungi, menyampaikan kajian lengkap apabila akan menempuh kebijakan pinjaman daerah, serta memperkuat pengawasan proyek pembangunan agar tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan bebas dari penyimpangan.
“Pembahasan RAPBD bukan sekadar menyetujui angka-angka yang diajukan pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian penegasan Fraksi Demokrat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Nunukan Hj. Andi Mariyati. Turut hadir Wakil Bupati Nunukan Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, M.A.P., unsur TNI-Polri, perwakilan instansi terkait, kepala OPD, Sekretaris DPRD Nunukan Drs. Muhammad Effendi, 17 anggota DPRD, serta insan pers.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Demokrat berharap pemerintah daerah memberikan jawaban konkret, terbuka, dan disertai data pendukung terhadap seluruh catatan yang disampaikan, sehingga APBD Kabupaten Nunukan 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. (*)











Discussion about this post