NUNUKAN – Adanya tuduhan kepada Fraksi Gerindra memboikot dan menolak Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Nunukan pada Kamis (14/08/2025). Secara tegas dibantah Ketua Fraksi Gerindra DPRD Nunukan, Dr.Andi Muliyono,SH.,MH.
Jawaban tegas ini juga sebagai bentuk klarifikasi membantah tuduhan sejumlah pihak yang menyebut Gerindra menolak paripurna karena persoalan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
“Tuduhan tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan publik. Ia menegaskan seluruh anggota Fraksi Gerindra tetap berkomitmen menjalankan tugas konstitusional, termasuk menghadiri paripurna. Kami tidak pernah memboikot atau menolak paripurna”, ujar Andi Muliyono.
Ia pun menerangkan, kehadiran dan partisipasi di setiap agenda dewan adalah bukti komitmen Fraksi Gerindra untuk bekerja demi kepentingan rakyat. “Persoalan Pokir itu hal terpisah dan bisa dibahas melalui mekanisme resmi, dan bukan dengan asal menuduh imbuhnya agak keras,” jelasnya.
Andi muliyono sangat menyesalkan isu yang beredar telah dipelintir sehingga seolah-olah Fraksi Gerindra memprotes paripurna karena pokir tidak terakomodasi. Ia menilai framing tersebut merugikan nama baik fraksi dan para anggotanya.
“Kami memang kritis terhadap realisasi pokir karena itu aspirasi masyarakat. Namun, kritis bukan berarti menolak paripurna. Kami mengedepankan dialog, bukan aksi boikot,” tambahnya.
Fraksi Gerindra juga meminta semua pihak untuk tidak menggoreng isu demi kepentingan politik tertentu. Mereka menekankan pentingnya menjaga citra lembaga DPRD sebagai rumah rakyat yang mengedepankan musyawarah dan keterbukaan informasi dan saya mau tanya anggota dewan sekalian apakah tau anggaran berapa yang plotkan di Dapil anda masing-masing,
“Kami DPR punya fungsi pengawasan dan mohon jangan dikebiri kewenangan kami,*#De gustibus non est disputandum*”Mengenai selera, tidaklah perlu untuk diperdebatkan. baik itu dalam pemikiran dari suatu individu maupun kelompok itu sendiri”, ungkapnya.
Kembali ia mengatakan, persoalan mengenai selera akan selalu dikembalikan lagi kepada individu atau kelompok itu sendiri.
“Selera itu hak individu yang sesuai dengan peruntukannya juga tidak perlu untuk diperdebatkan secara serius maupun berlebihan”, pungkasnya.
Sebelumnya Rapat paripurna DPRD Nunukan, pada Kamis 14/8/25 sempat diwarnai perbedaan pandangan antara anggota dewan terkait implementasi pokir dan terjadi skorsing. Namun, pimpinan DPRD memastikan agenda paripurna tetap dilaksanakan. (**)
Discussion about this post