TARAKAN – Penurunan anggaran beasiswa di Kalimantan Utara menjadi topik utama dalam agenda reses anggota DPRD Kaltara yang digelar pada Ahad (15/02/2025). Kegiatan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga hingga generasi muda (Gen Z) yang menyampaikan aspirasi secara langsung.
Anggota DPRD Kaltara Daerah Pemilihan Tarakan, Syamsuddin Arfah, menyoroti turunnya alokasi anggaran beasiswa dari Rp15 miliar menjadi Rp5 miliar.
“Terkait beasiswa, terus terang saya merasa bingung. Dari total Rp15 miliar, kini tersisa sekitar Rp5 miliar. Sementara kewajiban kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi sudah lebih dari Rp3 miliar. Artinya, sisa anggaran tidak sampai Rp2 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, jika dana kurang dari Rp2 miliar tersebut harus dibagi untuk seluruh kabupaten/kota di Kaltara, maka nominal yang diterima mahasiswa sangat kecil dan jauh dari cukup.
Ia menambahkan, untuk tahun 2026 memang disebutkan terdapat rencana anggaran Rp20 miliar, namun hingga kini masih dalam proses evaluasi di pemerintah pusat. Kondisi ini membuat daerah harus berhitung cermat dalam menyusun kebijakan.
“Kita ini seperti hanya menutupi kekurangan dari pusat. Kalau kembali ada pengurangan, maka beban daerah akan semakin berat,” tegasnya.
Syamsuddin berharap anggaran beasiswa dapat dikembalikan mendekati Rp15 miliar melalui APBD atau dicarikan solusi pada perubahan anggaran, agar mahasiswa tidak menjadi pihak yang dirugikan.
Selain beasiswa, ia juga menyinggung tunjangan guru SMA negeri dan swasta yang tidak lagi muncul dalam mata anggaran akibat keterbatasan dana. Sebelumnya anggaran mencapai Rp3,6 miliar, kini tersisa sekitar Rp2,4 miliar.
“Penjelasan pemerintah sama, karena pemotongan dari pusat. Tapi dampaknya sangat terasa bagi dunia pendidikan,” katanya.
Dalam reses tersebut, persoalan kesehatan juga mencuat. Sedikitnya 10 warga dalam kondisi sakit, bahkan sakit berat, mengadu karena terkendala kepesertaan BPJS. Ia mengaku telah meminta agar mereka segera dimasukkan dalam kepesertaan agar mendapat layanan kesehatan.
DPRD, lanjutnya, akan terus mendorong komunikasi aktif dengan pemerintah pusat agar alokasi anggaran untuk daerah dapat kembali diperkuat. (*)
Discussion about this post