NUNUKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) melakukan verifikasi lapangan terhadap sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nunukan.
Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilaksanakan pekan lalu ini merupakan bagian dari rangkaian pembahasan LKPj Gubernur Kaltara. DPRD ingin memastikan bahwa pelaksanaan program di lapangan selaras dengan laporan yang telah disampaikan.
Tim Pansus yang dipimpin Ruman Tumbo, SH., bersama Ladulah, S.Hi., meninjau langsung berbagai proyek lintas sektor. Peninjauan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan, sektor pendidikan, serta fasilitas pelayanan publik lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir mendampingi, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Nunukan. Turut hadir pula pihak kontraktor dan konsultan pelaksana.
Beberapa proyek yang menjadi objek peninjauan antara lain peningkatan jalan lingkar Pulau Nunukan, pembangunan coastal road, serta pengerjaan jalan lingkungan di berbagai titik. Di sektor pendidikan, Pansus juga mengevaluasi pengadaan sarana laboratorium, pembangunan ruang kelas baru SLB, dan pembangunan SMAN 3 Nunukan.
Selain itu, pembangunan gedung UPTD Bapenda Kelas A serta pekerjaan marka jalan oleh Dinas Perhubungan turut masuk dalam agenda evaluasi.
Ruman Tumbo menegaskan bahwa verifikasi lapangan ini penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan.
“Kami ingin melihat langsung progres dan kualitas pekerjaan agar sesuai dengan yang dilaporkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ladulah menyampaikan bahwa hasil dari monev ini akan dirumuskan menjadi bahan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur.
“Evaluasi ini menjadi dasar kami untuk memberikan masukan agar program pembangunan ke depan semakin baik dan tepat sasaran,” katanya.
DPRD Kaltara berharap pengawasan langsung ini dapat memperkuat akuntabilitas pelaksanaan pembangunan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Nunukan. (hms)
Discussion about this post