TANJUNG SELOR – Kualitas peraturan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Utara. Karena itu, proses pembentukan regulasi perlu diperkuat melalui koordinasi dan evaluasi lintas lembaga agar aturan yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, dalam Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah yang melibatkan DPRD Kaltara, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dan Kementerian Hukum.
Kegiatan tersebut diselenggarakan DPD RI melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) bekerja sama dengan Kantor DPD RI Provinsi Kaltara. DPRD Kaltara turut memfasilitasi pelaksanaan dialog sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas legislasi daerah.
Djufrie mengatakan, forum tersebut menjadi kesempatan untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.
Menurutnya, sebuah Perda tidak cukup hanya memenuhi tahapan dan persyaratan administratif. Regulasi juga harus memiliki kepastian hukum, dapat dilaksanakan secara efektif, serta memberikan dampak terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
“Melalui dialog ini, DPRD Kalimantan Utara bersama DPD RI dan Kementerian Hukum berkomitmen terus memperkuat sinergi agar setiap produk hukum daerah yang dilahirkan memiliki kepastian hukum, efektif diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” ujarnya.
Ia menilai, pemantauan dan evaluasi menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana proses pembentukan peraturan daerah telah berjalan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Sinergi antara DPRD, DPD RI, dan Kementerian Hukum juga diperlukan untuk memperkuat proses legislasi, mulai dari pembentukan hingga penerapan regulasi di daerah.
Djufrie berharap, melalui koordinasi tersebut, produk hukum yang dihasilkan DPRD bersama pemerintah daerah tidak hanya menjadi landasan administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara.








Discussion about this post