TANJUNG SELOR – Perbedaan kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan di Kalimantan Utara. Wilayah kepulauan dan perbatasan membutuhkan perhatian khusus agar pelaksanaan program pemerintah tidak terkendala persoalan standar harga maupun administrasi.
Anggota DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menilai diperlukan kebijakan afirmatif yang mampu mengakomodasi karakteristik wilayah tersebut. Salah satu yang didorong adalah penerapan Standar Satuan Harga (SSH) khusus untuk wilayah kepulauan dan perbatasan.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting agar pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat menyesuaikan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
“Karakteristik wilayah Kaltara, khususnya daerah kepulauan dan perbatasan, tentu membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda,” ujar Syamsuddin, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, perbedaan akses dan kondisi geografis perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan standar kebijakan. Dengan begitu, program pemerintah dapat direncanakan secara lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Selain SSH khusus, Syamsuddin juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi. Menurutnya, keselarasan aturan menjadi dasar agar pelaksanaan program dan pelayanan terhadap aspirasi masyarakat memiliki kepastian hukum.
“Selain itu, sinkronisasi regulasi juga diperlukan agar pelaksanaan program dan pelayanan aspirasi masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap usulan tersebut. Sebab, upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan membutuhkan dukungan kebijakan yang jelas agar pelaksanaannya tidak terhambat persoalan administratif maupun hukum.
“Harapan kami, pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut. Sehingga, setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” pungkasnya.








Discussion about this post