Rabu, November 18, 2026
Kaltara Grande News
Advertisement
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
Kaltara Grande News
No Result
View All Result
Home Kalimantan Utara DPRD Kaltara

Syamsuddin Arfah: Kebijakan Pembangunan Kaltara Harus Sesuai Kondisi Wilayah

by Grande Media
18/11/2026
in DPRD Kaltara, Kalimantan Utara
0
Syamsuddin Arfah: Kebijakan Pembangunan Kaltara Harus Sesuai Kondisi Wilayah

Syamsuddin Arfah mendorong regulasi khusus agar kebutuhan dan aspirasi masyarakat di wilayah kepulauan serta perbatasan Kaltara terakomodasi.

Share on FacebookShare on Twitter

TANJUNG SELOR – Perbedaan kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan di Kalimantan Utara. Wilayah kepulauan dan perbatasan membutuhkan perhatian khusus agar pelaksanaan program pemerintah tidak terkendala persoalan standar harga maupun administrasi.

Anggota DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menilai diperlukan kebijakan afirmatif yang mampu mengakomodasi karakteristik wilayah tersebut. Salah satu yang didorong adalah penerapan Standar Satuan Harga (SSH) khusus untuk wilayah kepulauan dan perbatasan.

Menurutnya, kebijakan tersebut penting agar pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat menyesuaikan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

“Karakteristik wilayah Kaltara, khususnya daerah kepulauan dan perbatasan, tentu membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda,” ujar Syamsuddin, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, perbedaan akses dan kondisi geografis perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan standar kebijakan. Dengan begitu, program pemerintah dapat direncanakan secara lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Selain SSH khusus, Syamsuddin juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi. Menurutnya, keselarasan aturan menjadi dasar agar pelaksanaan program dan pelayanan terhadap aspirasi masyarakat memiliki kepastian hukum.

“Selain itu, sinkronisasi regulasi juga diperlukan agar pelaksanaan program dan pelayanan aspirasi masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap usulan tersebut. Sebab, upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan membutuhkan dukungan kebijakan yang jelas agar pelaksanaannya tidak terhambat persoalan administratif maupun hukum.

“Harapan kami, pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut. Sehingga, setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” pungkasnya.

Tags: aspirasi masyarakatdprd kaltaraRegulasi AfirmatifSSH Khusussyamsuddin arfahWilayah Kepulauanwilayah perbatasan
Previous Post

Jelang Natal dan Tahun Baru, Nasir Minta TPID Kaltara Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga

Next Post

DPRD Kaltara Perkuat Evaluasi Perda, Achmad Djufrie Tekankan Manfaat bagi Masyarakat

Berita Lainnya

DPRD Kaltara Perkuat Evaluasi Perda, Achmad Djufrie Tekankan Manfaat bagi Masyarakat
DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Perkuat Evaluasi Perda, Achmad Djufrie Tekankan Manfaat bagi Masyarakat

18/11/2026
Jelang Natal dan Tahun Baru, Nasir Minta TPID Kaltara Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga
DPRD Kaltara

Jelang Natal dan Tahun Baru, Nasir Minta TPID Kaltara Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga

18/11/2026
Nasir Dorong Penguatan Jalan Usaha Tani dan Dukungan UMKM di Sebatik
DPRD Kaltara

Nasir Dorong Penguatan Jalan Usaha Tani dan Dukungan UMKM di Sebatik

18/11/2026
Panjangnya Proses dan Terbatasnya Anggaran, Supaad Ungkap Tantangan Pembentukan Perda Kaltara
DPRD Kaltara

Panjangnya Proses dan Terbatasnya Anggaran, Supaad Ungkap Tantangan Pembentukan Perda Kaltara

18/11/2026
Nasir Kawal Usulan Listrik Gratis di Sebatik, Harapkan Terealisasi pada 2027
DPRD Kaltara

Nasir Kawal Usulan Listrik Gratis di Sebatik, Harapkan Terealisasi pada 2027

18/11/2026
Warga Sebatik Keluhkan Terbatasnya Beasiswa, Nasir Minta Informasi Dibuka Lebih Luas
DPRD Kaltara

Warga Sebatik Keluhkan Terbatasnya Beasiswa, Nasir Minta Informasi Dibuka Lebih Luas

18/11/2026
Next Post
DPRD Kaltara Perkuat Evaluasi Perda, Achmad Djufrie Tekankan Manfaat bagi Masyarakat

DPRD Kaltara Perkuat Evaluasi Perda, Achmad Djufrie Tekankan Manfaat bagi Masyarakat

Discussion about this post

Kaltara Grande News

Tentang Kami

  • Home
  • Iklan & Advetorial
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi & Manajemen
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Follow Us

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.