NUNUKAN – Akses jalan menuju kawasan pertanian dan perkebunan hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil menjadi kebutuhan yang disuarakan masyarakat Sebatik, Kabupaten Nunukan. Infrastruktur dan bantuan ekonomi produktif dinilai penting untuk menunjang aktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan warga.
Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, dalam kegiatan reses di Kecamatan Sebatik. Selain mengusulkan pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani, warga juga meminta bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta dukungan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan.
Nasir mengatakan, kebutuhan tersebut perlu mendapat perhatian karena pertanian, perikanan, dan UMKM merupakan sektor yang berkaitan langsung dengan penghidupan masyarakat.
Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pembangunan jalan menuju kawasan pertanian tidak boleh dipandang hanya sebagai pembangunan fisik. Akses yang memadai turut menentukan kelancaran distribusi hasil produksi dan biaya yang harus dikeluarkan petani.
“Kalau kita ingin meningkatkan pendapatan petani, akses jalan juga harus diperhatikan. Jalan usaha tani yang memadai dapat membantu mengurangi biaya angkut, memperlancar kegiatan produksi, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian,” jelas Nasir.
Ia berpandangan, persoalan akses menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Ketika jalan menuju lahan pertanian sulit dilalui, proses pengangkutan hasil produksi berpotensi menjadi lebih mahal dan membutuhkan waktu lebih lama.
Selain infrastruktur pertanian, Nasir juga menyoroti pentingnya dukungan bagi pelaku UMKM dan kelompok nelayan. Menurutnya, bantuan pemerintah sebaiknya tidak hanya sebatas penyaluran modal maupun peralatan, tetapi perlu disertai pendampingan dan pembinaan.
“Kita ingin bantuan yang diberikan benar-benar produktif, mampu meningkatkan kegiatan usaha, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Nasir menambahkan, setiap usulan masyarakat perlu dipetakan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan pemerintah. Pembangunan jalan, misalnya, harus disesuaikan dengan status serta kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan yang tepat.
Ia berharap aspirasi petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Sebatik dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan daerah. Dengan dukungan infrastruktur dan penguatan usaha produktif, potensi ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan diharapkan dapat berkembang lebih baik.(*)








Discussion about this post