NUNUKAN – Banyaknya aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam masa reses tidak serta-merta dapat diwujudkan dalam waktu singkat. Keterbatasan anggaran dan pembagian kewenangan antar pemerintah menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam memperjuangkan setiap usulan warga.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, saat menggelar reses perdana di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan warga, anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut memilih untuk menyampaikan kondisi keuangan daerah secara terbuka. Nasir menegaskan dirinya tidak ingin memberikan harapan berlebihan terhadap aspirasi yang belum tentu dapat direalisasikan.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa setiap usulan pembangunan harus melalui proses perencanaan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujar Nasir.
Ia menjelaskan, selain keterbatasan anggaran, persoalan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam menentukan tindak lanjut sebuah aspirasi.
Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi melalui APBD Provinsi Kalimantan Utara. Sejumlah usulan berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten, sehingga perlu dikomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten,” jelasnya.
Nasir mengatakan seluruh aspirasi yang masuk akan tetap dicatat dan dipetakan. Langkah tersebut dilakukan untuk menentukan tingkat kebutuhan, skala prioritas serta jalur pemerintahan yang tepat dalam memperjuangkan usulan masyarakat.
Menurutnya, reses bukan sekadar tempat menerima daftar permintaan warga. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme pembangunan dan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan program.
Meski kondisi fiskal daerah menghadapi tantangan, Nasir menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal kebutuhan masyarakat.
Ia berharap keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan warga, melainkan menjadi dorongan untuk menentukan program yang benar-benar memiliki manfaat langsung.
“Anggaran kita boleh terbatas, tetapi kepedulian terhadap rakyat tidak boleh terbatas. Kemampuan keuangan boleh berkurang, tetapi semangat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh ikut berkurang,” pungkasnya.
Reses perdana di Selisun tersebut menjadi awal bagi Nasir untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat di Kabupaten Nunukan. Sejumlah usulan yang diterima selanjutnya akan dikawal sesuai dengan kewenangan dan mekanisme pemerintahan yang berlaku.
Discussion about this post